Perspektif Penguatan Ekosistem Sawit untuk Petani dan Rakyat

(Bedah Buku Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV di Universitas Samudra)

PERKEBUNAN negara tidak semata-mata berbicara tentang produksi dan bisnis, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir membangun ekosistem yang memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat.

Perspektif tersebut mengemuka dalam kegiatan bedah buku Ekosistem Kebun Negara untuk Petani Sawit dan Rakyat yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam), Selasa (01/09/2026) kemarin.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan Fakultas Hukum Universitas Samudra tersebut menghadirkan langsung penulis buku sekaligus Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha, S.Sos., M.Sc., Ph.D.

Selain menjadi forum akademik untuk membedah gagasan mengenai peran kebun negara dalam ekosistem sawit nasional, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara PTPN IV Regional VI dan Universitas Samudra sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi.

Kegiatan diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H dan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha. Diskusi kemudian menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Christian Orchard Perangin-Angin, S.H., M.Kn, Kepala Divisi HPS & Umum PTPN IV; Abdul Muthalib, S.P, Kepala Divisi PSR & Plasma PTPN IV; serta Dr. M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H, Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Samudra.

Pemaparan para narasumber selanjutnya diuji dalam sesi panel bersama Prof. Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H, Wakil Rektor I Universitas Samudra sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Samudra.

Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan yang berlangsung pukul 10:00 hingga 12.00 Wib tersebut. Berbagai perspektif dibahas mengenai isi buku, mulai dari pengelolaan sawit berkelanjutan, peran PTPN dalam mendukung petani sawit rakyat, hingga posisi perkebunan negara sebagai representasi kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya perkebunan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H, menilai kegiatan bedah buku memiliki arti penting, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kalangan akademik mengenai posisi strategis perkebunan negara.

Baik dalam posisi sebagai usaha sektor rill dan menilai gangguan usaha seperti penjarahan, pencurian TBS hasil produksi serta penyerobotan lahan HGU harus bisa menjadi konsen semua pihak terkait untuk berperan aktif mengawalnya, sehingga kejadian seperti di Kebun Cot Girek Aceh Utara dan Kebun Julok Rayeuk Utara Aceh Timur, bisa dihindari dan terselesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Karena kondisi tersebut berdampak langsung dan signifikan terhadap kontribusi PTPN dalam keberadaannya

Menurutnya, bedah buku ini penting karena memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan akademisi, untuk memahami bahwa keberadaan PTPN bukan semata-mata sebagai entitas bisnis, tetapi juga merupakan bagian dari representasi kehadiran negara dalam pembangunan masyarakat.

"Karena itu, keberadaan dan keberlanjutan perkebunan negara perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, termasuk manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Iqbal.

Dijelaskan Iqbal lagi, keberlanjutan perkebunan negara juga sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyoroti masih adanya persoalan berupa pencurian hingga penjarahan hasil perkebunan di sejumlah wilayah kerja perusahaan yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap produktivitas perkebunan dan kontribusi kepada negara.

“Persoalan pencurian, terlebih apabila berkembang menjadi penjarahan hasil perkebunan, tentu perlu menjadi perhatian bersama. Dampaknya bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap keberlangsungan produktivitas kebun, kepastian usaha, kesejahteraan pekerja dan petani yang terhubung dengan ekosistem perkebunan, serta pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa aset dan hasil perkebunan negara merupakan bagian dari sumber daya yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, penyelesaian berbagai persoalan di lapangan perlu dilakukan melalui pendekatan hukum, dialog, dan kolaborasi dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta perguruan tinggi.

Pandangan tersebut juga relevan dengan berbagai dinamika yang terjadi di sejumlah wilayah perkebunan, termasuk di Kebun Cot Girek, yang saat ini menghadapi persoalan terkait penguasaan areal dan pengambilan hasil perkebunan secara tidak sah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu contoh bahwa gangguan terhadap keamanan dan kepastian pengelolaan kebun dapat memberikan konsekuensi yang tidak berhenti pada kerugian perusahaan, tetapi berpotensi memengaruhi keberlangsungan produksi dan manfaat ekonomi yang lebih luas.

"Jika konflik berkepanjangan itu terus terjadi, akan memberikan dampak negatif bagi investasi di Aceh, karena investor parameternya ke sebuah wilayah adalah keamanan investasi dan kepastian berusaha. Apabila konflik menjadi salah satu hal yang tidak bisa diselesaikan pemerintah pusat maupun daerah, maka ini menjadi catatan penting investasi negatif di wilayah Aceh," tukasnya.

Sementara itu, Region Head PTPN IV Regional VI, Yudhi Cahyadi, melalui Kepala Sub Bagian Kesekretariatan & Humas, Abdul Khalid, menegaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi memiliki arti strategis dalam membangun pemahaman yang lebih objektif mengenai peran perkebunan negara.

“PTPN tidak hanya hadir sebagai entitas bisnis, tetapi juga membawa mandat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, kegiatan bedah buku ini merupakan sinergi penting dengan perguruan tinggi untuk membangun ruang dialog berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kontribusi perkebunan negara bagi petani dan masyarakat,” ujar Khalid.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PTPN IV untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan institusi pendidikan, khususnya dalam pengembangan wawasan, penelitian, dan pemahaman terhadap dinamika perkebunan serta industri sawit.

Melalui forum tersebut, PTPN IV menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia akademik dan masyarakat dalam mendorong tata kelola perkebunan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi petani, masyarakat, serta negara.

Kegiatan bedah buku tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi akademik, tetapi dapat menjadi ruang untuk membangun perspektif bersama mengenai pentingnya menjaga keberadaan dan keberlanjutan perkebunan negara sebagai bagian dari ekosistem sawit nasional sekaligus instrumen kehadiran negara dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Id74/WASPADA.id)