Breaking News
Memuat breaking news...

Pj Gubsu: Pelaksanaan PON XXI Tidak Meninggalkan Utang

Redaksi
Redaksi
Sabtu, 28 September 2024 - 3.24 PM WIB
Pj Gubsu: Pelaksanaan PON XXI Tidak Meninggalkan Utang
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size

WASPADA (JAKARTA)– Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni yakin pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Sumut tidak meninggalkan utang. PB PON Sumut telah menyurati BPKP agar mereview penggunaan anggaran PON.

“Sumut Insya Allah, tak ada utang. Untuk Aceh, nanti saya sebagai Dirjen Keuangan akan lakukan pendampingan. Nanti kami carikan Solusi yang bisa diambil dari belanja tidak terduga (BTT) atau kalau kurang bisa diambil dari kas yang ada,” ucap Fatoni kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Jakarta, Jumat (27/9).

“Kami juga sudah mengirim surat ke BPKP untuk review, kalau ada kelebihan bayar maka kita tuntaskan. Kalau ada kurang segera kita perbaiki,” ucapnya.

Fatoni melaporkan bahwa selama pelaksanaan PON di Sumut semua berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jadwal pertandingan yang tertunda dan sejumlah venue di Sumut juga bisa digunakan saat pelaksanaan pertandingan.

“Kalau venue voli indoor itu hanya akses jalan di belakang namun begitu, hari itu juga langsung diperbaiki. Namun yang diviralkan saat yang masih becek, yang sudah diperbaiki tidak diviralkan. Lalu yang diviralkan adalah Stadion Utama,” jelas Fatoni.

“Sebagian masyarakat beranggapan kalau stadion itu untuk bertanding, sehingga yang diketahui belum siap. Padahal stadion utama hanya untuk acara closing ceremony PON XXI,” lanjutnya.

Selanjutnya, Fatoni juga melaporkan pelaksanaan closing ceremony PON XXI Aceh-Sumut yang diselenggarakan di Stadion Utama, Desa Sena, Kabupaten Deliserdang berlangsung meriah. Menurutnya, seluruh masyarakat sangat antusias melihat acara closing ceremony tersebut.

Soal isu dugaan korupsi yang dituduhkan, kata Fatoni, sebagai penyelenggara tidak ingin dan tidak punya kesempatan untuk korupsi. Sebab semua ikut mengawasi, dari pusat ada Satgas, di daerah ada TNI, Polri, dan kejaksaan yang juga masuk dalam kepanitiaan.

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement