Polres Sidimpuan Tangani Pungli Berkedok SPP Di SMA NegeriPolres Sidimpuan Tangani Pungli Berkedok SPP Di SMA NegeriPolresSidimpuanTanganiPungliBerkedokSPPDiSMANegeri

P.SIDIMPUAN (Waspada): Pungutan liar (Pungli) berkedok Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada siswa SMA/SMK Negeri se Kota Padangsidimpuan diduga sedang marak-maraknya, Selasa (20/5/2025).

Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (Gaperta) merasa miris dengan kondisi yang menciderai dunia pendidikan tersebut. Sehingga mengadukannya kepada Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna.

Pengaduan masyarakat (Dumas) dari Gaperta ini telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Sebagaimana perintah yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas nomor: Sp.Gas/ 58 / I / 2025, tertanggal 23 Januari 2025.

Kapolres Padangsidimpuan melalui Kasi Humas AKP Kenborn Sinaga mengatakan, telah melakukan beberapa langkah dalam penanganannya. Seperti memperivikasi pengaduan ini kepada pengadu atau pengurus Gaperta.

Kemudian berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Kenapa ke provinsi ? Karena semua SMA dan SMK Negeri berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

"Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sudah mengirim surat ke kita. Pada intinya isi surat itu menyatakan bahwa mereka belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap SMA dan SMK Negeri di Kota Padangsidimpuan," kata AKP Kenborn Sinaga.

Menjawab surat itu, Kapolres AKBP Wira Prayatna meminta kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk mengaudit SMA dan SMK Negeri se-Kota Padangsidimpuan, guna mengetahui dapat tidaknya dilakukan penyeledikan.

Terpisah, lima orang tua siswa SMA Negeri 1 Padangsidimpuan membenarkan anak-anak mereka diwajibkan membayar SPP sebesar Rp70 ribu per bulan. "Katanya untuk membayar gaji guru honor komite," sebutnya. (a05)