PPHN Instrumen Penting Menjaga Kesinambungan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Seorang mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum di Udayana, Bali, menatap layar laptopnya yang sudah menyala sejak pagi. Skripsinya belum selesai. Di luar, jalanan macet, harga-harga naik, dan di televisi, para politisi kembali berdebat soal sistim Pemilu untuk menentukan yang paling pantas memimpin Indonesia berikutnya.

Ia menghela napas. Pertanyaan yang muncul di kepalanya sederhana saja: “Kalau pemimpinnya ganti lagi lima tahun ke depan, apakah yang sedang saya perjuangkan hari ini akan tetap dilanjutkan?”

Di lantai kosannya yang tidak terlalu besar, tumpukan kertas naskah akademik masih berserakan. Matanya tertuju pada selembar kertas dengan tulisan Pokok-Pokok Haluan Negara. Disingkat PPHN.

Dia berusaha memahami sebab, sejak era reformasi, RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kerap dipandang berjalan di ranah teknokratis semata tanpa memiliki payung konstitusional yang mengikat secara filosofis dan berkesinambungan bagi seluruh penyelenggara negara.

Akibatnya, arah kebijakan pembangunan rentan bergeser setiap kali terjadi pergantian rezim. Padahal, pembangunan nasional tidak boleh berjalan seperti politik pendulum yang bergerak dari satu titik ke titik lain setiap kali terjadi peralihan kepemimpinan politik.

Gagasan Jadi Agenda ketatanegaraan

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Hamonangan Laoly melihat gagasan ini sebagai titik balik penting dalam sejarah tata kelola negara. Dia mengungkapkan, pembahasan PPHN ini sudah berlangsung secara berkelanjutan sejak masa keanggotaan MPR RI Tahun 2009-2014 hingga Tahun 2019–2024.

Gagasan ini pun menjadi agenda ketatanegaraan yang terus memperoleh perhatian lintas periode. Penyusunan PPHN juga dilakukan hati-hati, ditinjau dari berbagai aspek. Tidak hanya berkaitan dengan perumusan norma hukum, tapi juga menyangkut penataan hubungan antarlembaga negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem presidensial.

Prinsip kehati-hatian tersebut benar-benar menjadi pakem pembahasan Badan Pengkajian MPR RI karena PPHN sebagai pengganti di atas sistem perencanaan, dimaksudkan untuk mengembalikan roh haluan bernegara.

Dalam konteks ini, Yasonna mengingatkan Indonesia sebagai rumah besar membutuhkan landasan hukum bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Haluan Negara.

​"Saya memandang bahwa ketiga elemen ini bukanlah instrumen yang berdiri sendiri-sendiri di ruang hampa. Ketiganya adalah sebuah orkestrasi yang menuntun arah perjalanan bangsa dari masa kemerdekaan hingga menyongsong masa depan," ungkapnya.

​Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi fondasi utama yang menjadi pedoman hidup arah kehidupan bernegara (way of life). Sehingga segala kebijakan publik, norma hukum, hingga dinamika sosial-politik di bumi nusantara harus senantiasa berpijak dan berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila dalam menghadapi tantangan peradaban global.

​Nilai-nilai filosofis Pancasila itu membutuhkan instrumen pengikat yang bersifat mengikat secara hukum. Yaitu UUD NRI 1945 yang mengambil peran sentral sebagai dasar hukum negara. Konstitusi tertulis ini diposisikan sebagai sumber hukum tertinggi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui UUD 1945 diatur batasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme penyelenggaraan negara diatur secara tegas dan demokratis. Konstitusi memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat, dalam koridor negara hukum yang berdaulat.

​Kendati demikian, Pancasila dan UUD NRI 1945 masih memerlukan penjabaran strategis yang bersifat makro dan berkesinambungan lintas rezim pemerintahan. Inilah esensi dari kehadiran Haluan Negara.

Sebagai kebijakan dasar, Haluan Negara dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak terombang-ambing oleh siklus pemilu lima tahunan yang kerap me-reset prioritas pembangunan. Haluan negara menjadi panduan operasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Mengembalikan haluan negara ke dalam sistem ketatanegaraan bukanlah perkara menorehkan frasa indah di atas kertas kosong. Tetapi, merumuskan dan menyusun cita-cita menjadi genggaman dari gagasan besar.

Di Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna mengungkapkan gagasan besar ini menyimpan kompleksitas tersendiri dalam pembahasannya. Ketika bicara tentang PPHN sebagai arah bersama, maka sejatinya semua sedang berhadapan dengan medan realitas yang menuntut kejernihan berpikir dan kematangan bernegara.

Agar PPHN tidak sekadar menjadi dokumen normatif yang elitis, maka dituntut keberanian membedah lima tantangan nyata dalam implementasinya di lapangan.

Lima tantangan utama dalam implementasi PPHN berdasarkan pemetaan Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, meliputi aspek konsensus politik, kualitas substansi, sinkronisasi kebijakan, partisipasi publik, dan kapasitas kelembagaan.

Satu tekad dari Badan Pengkajian MPR RI bahwa kelima tantangan ini bukanlah menjadi alasan untuk mundur mewujudkan gagasan mulia ini, tetapi justru tantangan yang ada menjadi peta jalan reflektif bagi semua pihak. Diskursus mengenai PPHN menuntut kedewasaan politik, kejernihan intelektual, dan ketulusan berbangsa.

​"Sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI, saya meyakini bahwa dengan mendiskusikan tantangan-tantangan ini secara terbuka, objektif, dan komprehensif, kita sedang menapaki jalan yang benar menuju konsensus nasional yang matang. PPHN pada akhirnya harus menjadi jembatan kokoh yang mengantarkan Indonesia, melintasi pergantian demi pergantian kepemimpinan, menuju cita-cita luhur kemerdekaan. Indonesia Emas yang berdaulat, adil, makmur, dan berkesinambungan," pesan Yasonna Laoly.

Menimbang Bentuk Hukum

Pembahasan PPHN saat ini tidak lagi berhenti pada tataran perlu atau tidak, melainkan telah menukik pada pertanyaan fundamental. Bagaimana bentuk hukum idealnya, dan seberapa matang kesiapan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan pasca-Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Perdebatan yuridis paling krusial dalam perumusan PPHN bermuara pada pilihan bentuk hukum yang akan menaunginya. Ada tiga opsi utama yang masing-masing membawa implikasi ketatanegaraan yang mendalam.

Opsi pertama, diatur melalui Perubahan UUD NRI 1945. Jalur amandemen terbatas konstitusi dipilih dengan pertimbangan menambah bab khusus tersendiri di dalam UUD NRI Tahun 1945. Materi muatan bab ini dirancang secara komprehensif, mencakup prinsip moral dan sosial sebagai pedoman kebijakan jangka panjang. Juga pemberian kewenangan kepada Presiden dan DPR untuk merancang arah pembangunan berdasarkan prinsip PPHN. Opsi ini menawarkan kepastian hukum tertinggi karena melekat langsung di dalam konstitusi, tetapi di sisi lain menuntut konsensus politik yang sangat luas, mahal, dan membutuhkan kehati-hatian ekstra agar tidak membuka kotak Pandora amandemen yang melebar ke mana-mana.

Opsi kedua, diatur melalui Ketetapan (Tap) MPR. Pada opsi ini, pembentukan PPHN dipayungi oleh Ketetapan MPR. Meski secara teoritis, Tap MPR memiliki daya ikat kuat karena berada di atas Undang-Undang dan tidak dapat diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan sebaliknya Tap MPR dapat dijadikan salah satu rujukan dalam pengujian undang-undang.

​Opsi ketiga, diatur melalui Undang-Undang (UU). Opsi ini menempatkan pembentukan PPHN dalam produk Undang-Undang. Tantangannya adalah menjaga agar muatan materi PPHN tidak mudah direvisi atau diobrak-abrik setiap kali terjadi pergantian rezim yang justru dianggap mencederai roh "kesinambungan" itu sendiri.

​Badan Pengkajian MPR RI mewajibkan pengujian mendalam atas kesiapan implementasi PPHN sebelum disahkan agar tidak menimbulkan masalah ketatanegaraan. Pengujian tersebut mencakup empat aspek utama: menyelaraskan norma PPHN dengan RPJPN/RPJMN untuk mencegah tumpang tindih wewenang; mengonvergensikannya dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto; memperkuat sinergi kelembagaan pusat-daerah tanpa mereduksi otonomi; serta memastikan format hukumnya tidak membatasi kewenangan eksekutif dalam sistem presidensial.

Arah Dan Haluan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa konsep PPHN telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 3 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut amanat MPR RI periode 2019–2024.

"Prinsipnya, Presiden menerima konsep PPHN tersebut dengan sangat baik dan berharap PPHN segera dapat menjadi sebuah produk hukum. Dalam rapat gabungan tadi kami membahas berbagai alternatif formulasi hukum agar PPHN dapat ditetapkan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat," kata Ahmad Muzani.

Sebagai tindaklanjut, pada Rabu (5/8/2026), Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan MPR RI menggelar rapat pembahasan mengenai bentuk hukum PPHN. Hal ini menjadi semakin penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Ketetapan MPR tidak lagi memiliki daya ikat keluar terhadap lembaga negara di luar MPR.

Oleh karena itu, MPR RI mengkaji berbagai alternatif formulasi hukum yang tetap sejalan dengan konstitusi sehingga PPHN dapat menjadi pedoman nasional yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Ahmad Muzani menegaskan, PPHN tidak dimaksudkan sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai arah dan haluan filosofis pembangunan nasional yang menjadi rujukan bersama seluruh lembaga negara dalam mencapai tujuan bernegara.

Ia pun menambahkan, penyusunan PPHN harus dibangun melalui konsensus nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan .Sebab konsensus sesungguhnya ada pada rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya.

Oleh karena itu, pelibatan publik dari semua komponen rakyat baik akademisi, masyarakat sipil, pakar, organisasi hingga pemerintah daerah menjadi prasyarat mutlak dan rakyat Indonesia yang tersebar di daerah-daerah harus mampu dirajut partisipasi publiknya.

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang maju dan berdaya saing menuntut kita untuk berpikir melampaui batas generasi dan sekat-sekat pemilu lima tahunan. Akhirnya, tulisan ini saya tutup dengan mengutip pernyataan Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.: "Pembangunan Nasional yang berkelanjutan memerlukan arah dan pedoman yang jelas, kuat secara konstitusional, serta mampu melampaui siklus politik jangka pendek." (Andy Yanto Aritonang)