Prabowo Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Peresmian ini dilakukan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo saat meresmikan pembentukan dewan tersebut.

Presiden Prabowo datang ke acara tersebut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Di sisi lain, Prabowo juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut diharapkan memperkuat upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Prabowo menyampaikan apresiasi itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, pembentukan TPAKD secara menyeluruh sebagai pencapaian kelembagaan yang patut dihargai.

“Saya mendapat laporan bahwa pada akhir tahun 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan TPAKD.

Menurut Prabowo, Rakornas TPAKD menjadi momentum untuk melihat upaya perluasan akses keuangan yang menyentuh berbagai kelompok masyarakat.

Dia menyebut sejumlah penerima manfaat dari sektor informal hingga sektor produktif turut hadir dalam kegiatan tersebut. Penerima manfaat yang disebut Prabowo meliputi pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor. Dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembukaan rekening bagi 25 juta warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun dari kelompok kesejahteraan terbawah berlanjut.

Program itu akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ini ditujukan untuk memperluas akses keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan produktif.

Sasaran program tersebut adalah warga dari keluarga desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami siapkan satu orang satu rekening. Dengan program satu orang satu rekening ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99%,” kata Airlangga sela-sela acara TPAKD di Kemayoran. (Id88)