Prabowo Soroti Kebocoran Kekayaan RI, Under Invoicing hingga Penyelundupan Disebut Rugikan NegaraPrabowo Soroti Kebocoran Kekayaan RI, Under Invoicing hingga Penyelundupan Disebut Rugikan NegaraPrabowoSorotiKebocoranKekayaanRI,UnderInvoicinghinggaPenyelundupanDisebutRugikanNegara

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya kebocoran kekayaan Indonesia yang terjadi melalui berbagai praktik perdagangan ilegal, mulai dari under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan. Menurutnya, persoalan tersebut telah menyebabkan aliran kekayaan nasional mengalir ke luar negeri dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Presiden menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan demi menjaga kekuatan ekonomi nasional.

Sebagai contoh, Prabowo menyinggung ironi yang pernah terjadi ketika Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia justru mengalami kelangkaan minyak goreng.

“Negara penghasil sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu sempat hilang minyak goreng, tak masuk di akal,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, dikutip Selasa (21/7/2026).

Menurut Presiden, kebocoran kekayaan negara dalam skala besar tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi mengganggu masa depan perekonomian Indonesia.

“Kita dihadapi dengan masalah sangat besar. Dengan masalah yang kita vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar, kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar. Kita bisa bayangkan nasib bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, distorsi dalam perekonomian nasional terjadi karena masih maraknya berbagai praktik yang mengurangi nilai transaksi ekspor maupun memindahkan keuntungan ke luar negeri secara tidak semestinya.

“Terjadi distorsi terhadap perekonomian kita, mengalir kekayaan ke luar signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing. Underinvoicing adalah pemalsuan perdagangan. Praktik transfer pricing, penyelundupan,” kata dia.

Menurutnya, praktik-praktik tersebut bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemalsuan, underinvoicing, praktik-praktik transfer pricing, praktik penyelundupan, hal sesungguhnya tak masuk akal, sesungguhnya tidak adil bagi bangsa Indonesia,” kata dia.

Presiden menegaskan, data mengenai kebocoran kekayaan nasional bukan berasal dari pemerintah Indonesia semata, melainkan didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menyebut persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Bukan data dari kita, data internasional. Data dari lembaga-lembaga internasional, data dari PBB di antaranya. Seluruh bangsa sudah merasakan. Pelaku ekonomi sudah mengerti, di dalam dan luar negeri tahu,” kata dia.

Prabowo menambahkan, pemberantasan kebocoran kekayaan negara menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Menurutnya, dalam lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis telah mulai diselesaikan, termasuk upaya memperbaiki tata kelola ekonomi dan menutup berbagai celah yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. (Lip6)