Pusat Diminta Bongkar Keuangan RS Dan BPJS Ikut Bertanggung Jawab Atas Polemik PHK Nakes Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Lhokseumawe akan meminta Pemerintah Pusat untuk membongkar pengelolaan keuangan rumah sakit swasta dan BPJS ikut bertanggung jawab atas dampak buruk dari polemik PHK tenaga kesehatan (Nakes) yang serentak.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Safriadi, Sabtu (28/2) usai ratusan Nakes di PHK sepihak oleh lima rumah sakit swasta.

Safriadi mengatakan, di saat negara serius menerapkan aturan UMP, justru para Nakes menjadi korban PHK rumah sakit swasta. Hal ini telah memicu ledakan nasional dan Pemko Lhokseumawe perlu menantang transparansi nasional, sehingga muncul persoalan tentang keadilan untuk Nakes atas kesenjangan manajemen rumah sakit. Dalam persoalan itu, bukan hanya pihak rumah sakit swasta tapi pihak BPJS juga diminta ikut bertanggung jawab.

Safriadi menegaskan pihaknya sudah mengirim sinyal keras kepada menteri soal PHK nakes. “Kami sudah secara resmi menembuskan surat teguran dan surat kepada BPJS Kesehatan ke Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ini adalah langkah serius dan bukan sekadar administratif,” ujarnya.

Safriadi menjelaskan, apabila pemerintah pusat turun melakukan evaluasi menyeluruh, maka yang akan diperiksa bukan hanya soal UMP. Seluruh tata kelola manajemen, struktur pembiayaan, pola klaim, hingga distribusi pendapatan antarprofesi di rumah sakit akan ikut terbuka.
Ketika evaluasi tingkat pusat dilakukan, data keuangan, proporsi pembagian jasa medis, serta kesenjangan remunerasi antarprofesi akan menjadi bagian dari penilaian. Jika ternyata terdapat jarak yang terlalu jauh dalam distribusi pendapatan hingga berdampak pada pengorbanan tenaga kesehatan tertentu, maka itu bukan lagi isu lokal — itu akan menjadi perhatian nasional.

Safriadi mengingatkan, publik hari ini semakin kritis. Ketika fakta-fakta terbuka, masyarakat akan menilai sendiri apakah PHK benar-benar karena ketidakmampuan sistem, atau karena tata kelola internal yang tidak berimbang. (id72)