Qanun Pidie Ternyata Lulusnya Harus di Bali

Pagi ini di warung kopi Terminal Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Minggu (10/5/2026), suara klakson bus meraung panjang memecah udara pagi. Asap kopi hitam bercampur aroma nasi gurih (sejenis nasi uduk-red) memenuhi sudut-sudut warung.

Para sopir angkutan sibuk menghitung setoran, sementara kernet bus berteriak mencari penumpang tujuan Banda Aceh- Medan.

Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pelanggan membuka berita dari telepon genggamnya. “38 anggota DPRK Pidie Bimtek ke Bali. Dua kloter. Menginap di Hotel The One Legian Bali. Anggaran lebih 800 juta.” Warung kopi mendadak hening tiga detik. Lalu pecah.

Seorang abang sopir meletakkan sendok nasi gurih sambil geleng kepala. “Masya Allah… ternyata memahami penderitaan rakyat harus dekat Pantai Kuta.”

Yang lain menyeruput kopi pahit lalu berkata: “Mungkin qanun hana ( tidak-red) tembus di Pidie. Harus dibahas di Hotel The One Legian baru ilmunya masuk".

Kernet bus yang sejak tadi diam ikut menimpali: “Bang, tanyoe tiap uroe geu-bimtek bak terminal. Panas, hujan, jalan rusak. Tetapi hana soe yang kirim tanyoe U Bali".

Candaan di warung kopi memang terdengar lucu. Namun di balik tawa itu tersimpan kritik yang serius.

Publik sebenarnya tidak anti anggota dewan belajar.

Masyarakat juga paham bahwa anggota DPRK membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan baik.

Bahkan anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh, Said Rizal Fahlevi, telah menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut memiliki dasar hukum dan diatur dalam regulasi pemerintah.

Menurutnya, kritik publik jangan sampai berubah menjadi “pisau fitnah” terhadap lembaga DPRK. Ia menegaskan bahwa Bimtek merupakan bagian dari pendalaman tugas anggota dewan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi pemerintahan yang semakin kompleks.

Penjelasan itu tentu patut dihargai. Namun persoalan yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya soal legalitas kegiatan, melainkan rasa kepantasan dan sensitivitas penggunaan anggaran publik.

Mahasiswa asal Pidie, Fauzi, bahkan menyampaikan kritik yang cukup keras. Menurutnya, rakyat tidak sedang iri melihat pejabat pergi ke Bali.

Yang dipersoalkan adalah kesan bahwa agenda peningkatan kapasitas sering kali dilakukan di tempat-tempat yang identik dengan wisata, sementara kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit.

“Kalau memang untuk belajar, kenapa tidak dilaksanakan saja di Kabupaten Pidie dengan menghadirkan narasumber? Jangan semua dibungkus atas nama aturan lalu rakyat diminta diam,” ujar Fauzi.

Sementara itu, pemerhati sosial-politik Pidie, Dr. Rahmad, menilai polemik ini harus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga legislatif. Menurutnya, pejabat publik bukan hanya dituntut mematuhi aturan administratif, tetapi juga harus mampu menjaga empati sosial terhadap kondisi masyarakat.

“Kepercayaan publik hari ini dibangun bukan hanya lewat legalitas, tetapi juga melalui kesederhanaan, efisiensi, dan kemampuan membaca suasana kebatinan rakyat,” kata Dr. Rahmad.

Dan memang, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi, perjalanan dinas ke Bali dengan biaya besar mudah memunculkan persepsi negatif. Terlebih ketika rakyat setiap hari justru menjalani “bimtek kehidupan” tanpa fasilitas mewah.

Harga beras naik, belajar sabar. Solar mahal, belajar jalan kaki.Jalan rusak , belajar jadi pembalap rally.

Lapangan kerja sempit, belajar bertahan hidup.

Semua tanpa hotel berbintang dan tanpa tiket pesawat.

Dan akhirnya warung kopi Terminal Sigli kembali normal. Bus kembali meraung. Kopi kembali dituang. Nasi gurih kembali dibungkus.

Tetapi satu hal tetap tertinggal di kepala rakyat, ternyata jalan menuju “pendalaman tugas” lebih sering lewat bandara daripada lewat jalan rusak di kampung sendiri.

Rakyat sebenarnya sederhana. Tidak minta wakilnya hidup susah. Tidak juga melarang pejabat belajar. Rakyat cuma ingin satu hal, kalau uang daerah dipakai terbang jauh, pulang-pulang minimal ada perubahan.

Jangan yang bertambah cuma poin miles, foto depan hotel, dan kulit makin eksotis kena matahari Bali. Karena di Kabupaten Pidie hari ini, rakyat sudah terlalu sering diajari hidup hemat.

Maka pejabat juga harus belajar satu mata pelajaran penting, cara menggunakan uang rakyat tanpa melukai perasaan rakyat.

Sebab sejarah politik daerah sering membuktikan, yang paling cepat sampai ke telinga masyarakat bukan hasil bimtek, tetapi foto-foto healingnya.

Muhammad Riza