Rakyat Menunggu Kinerja, Bukan Ngeles: Catatan Kritis Birokrasi Aceh Besar

Oleh: Dr Usman Lamreung

Pernyataan yang dimuat media dengan judul “Menjawab Kritik Usman Lamreung: Penataan Birokrasi Aceh Besar Adalah Upaya Membenahi Warisan Masalah Masa Lalu” justru memperlihatkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjawab substansi kritik publik terhadap kondisi birokrasi Aceh Besar saat ini.

Kritik yang disampaikan bukanlah serangan personal ataupun upaya mendiskreditkan pemerintah. Kritik tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum berjalan optimal. Karena itu, sangat keliru apabila berbagai persoalan birokrasi hari ini terus-menerus dibingkai sebagai “warisan masa lalu”. Narasi semacam itu terdengar defensif dan berpotensi menjadi alasan politik untuk menutupi lemahnya konsolidasi pemerintahan saat ini.

Publik tentu memahami bahwa setiap pemerintahan mewarisi persoalan dari periode sebelumnya. Namun mandat rakyat diberikan justru untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bukan menjadikannya sebagai pembenaran atas lambannya reformasi birokrasi. Jika memasuki tahun kedua pemerintahan masih terdapat banyak jabatan strategis yang kosong, diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), serta muncul gelombang pengunduran diri pejabat, maka sangat wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan birokrasi yang sedang berjalan.

Pemerintahan yang sehat tidak diukur dari narasi optimisme para pejabat, melainkan dari indikator objektif tata kelola. Dalam perspektif administrasi publik, birokrasi yang stabil ditandai oleh kepastian struktur organisasi, soliditas aparatur sipil negara, kecepatan pengambilan keputusan, serta kualitas pelayanan publik yang terus meningkat. Ketika jabatan definitif tidak kunjung terisi dalam waktu lama, rantai komando birokrasi otomatis melemah. Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Karena itu, kritik terhadap banyaknya posisi Plt bukanlah kritik tanpa dasar. Jabatan Plt pada hakikatnya bersifat sementara dan memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. Jika kondisi ini berlangsung terlalu lama, birokrasi akan kehilangan kepastian arah, sementara aparatur menjadi ragu dalam menjalankan tugasnya. Di berbagai daerah, dominasi jabatan Plt terbukti dapat memunculkan budaya birokrasi yang tidak produktif, penuh ketidakpastian, dan rentan terhadap konflik internal.

Lebih jauh, argumentasi bahwa pemerintah sedang “membenahi warisan masalah” juga perlu diuji secara objektif. Pertanyaannya sederhana: apa indikator keberhasilan pembenahan tersebut?

Jika pembenahan benar-benar berjalan baik, publik seharusnya melihat percepatan penataan organisasi, penguatan disiplin birokrasi, meningkatnya kepercayaan internal ASN, serta terisinya posisi-posisi strategis secara definitif. Namun fakta yang muncul ke ruang publik justru menunjukkan sebaliknya: polemik jabatan, pengunduran diri sejumlah pejabat, hingga sorotan terhadap lambannya proses pengisian posisi strategis.

Dalam teori good governance, legitimasi pemerintahan dibangun melalui kinerja, bukan retorika. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa semuanya sedang diperbaiki, tetapi harus mampu menunjukkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab masyarakat tidak hidup dalam narasi politik, melainkan berhadapan langsung dengan kualitas pelayanan publik setiap hari.

Kritik publik juga tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan instrumen koreksi agar pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat. Karena itu, upaya membangun opini bahwa kritik terhadap birokrasi sama dengan tidak mendukung pemerintah merupakan cara pandang yang keliru dan kontraproduktif.

Apalagi kritik yang disampaikan berangkat dari fakta-fakta yang dapat dilihat publik. Banyaknya posisi strategis yang belum diisi secara definitif bukanlah asumsi, melainkan realitas administratif. Pengunduran diri pejabat juga bukan isu fiktif. Karena itu, respons yang dibutuhkan masyarakat bukan pembelaan normatif, melainkan langkah konkret, terukur, dan transparan untuk memperbaiki keadaan.

Pemerintah Aceh Besar semestinya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat reformasi birokrasi. Jika memang terdapat persoalan warisan masa lalu, tunjukkan kepada publik peta jalan penyelesaiannya secara terbuka. Jelaskan target penataan organisasi, mekanisme pengisian jabatan, serta strategi memperkuat stabilitas internal ASN agar masyarakat dapat mengukur progres yang dicapai.

Di sisi lain, publik berharap pemerintah tidak terjebak pada politik pencitraan birokrasi. Menyatakan bahwa kondisi “baik-baik saja” di tengah berbagai persoalan internal justru berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang menutupi masalah, melainkan pemimpin yang berani mengakui kelemahan dan bekerja sungguh-sungguh untuk memperbaikinya.

Aceh Besar membutuhkan birokrasi yang profesional, stabil, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Energi pemerintah semestinya diarahkan untuk mempercepat konsolidasi organisasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan berkualitas.

Pada akhirnya, rakyat tidak menilai pemerintah dari seberapa sering membela diri di media—ngeles. Rakyat menilai dari seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik