Rakyat Pidie Menuju Ka’bah, Dewan Menuju Patung Dewa Wisnu

“Di saat 575 warga Pidie berangkat memenuhi panggilan Allah menuju Ka’bah dengan pakaian ihram dan air mata haru, sebagian wakil rakyatnya justru terbang ke Pulau Dewata untuk mengikuti Bimtek di bawah bayang-bayang Patung Dewa Wisnu.”

Begitulah ironi yang kini sedang dipertontonkan di Kabupaten Pidie. Sebuah daerah yang sejak lama dikenal sebagai tanah religius, tanah para ulama, tanah syariat Islam, bahkan sering disebut bagian dari “Serambi Mekkah.”

Namun di tengah masyarakat yang sedang sibuk mengantar keluarga berhaji, membaca talbiyah, menggelar peusijuek jemaah haji, dan memanjatkan doa menuju Baitullah, publik justru dikejutkan oleh kabar keberangkatan anggota DPRK Pidie untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Bali.

Ironinya terasa begitu kontras. Di satu sisi, rakyat kecil di Pidie menabung bertahun-tahun demi bisa menyentuh Ka’bah sekali seumur hidup. Sebagian bahkan menjual sawah, emas, dan ternak demi memenuhi rukun Islam kelima.

Tahun 2026 ini, sebanyak 575 jemaah calon haji (calhaj) asal Pidie resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Prosesi peusijuek berlangsung khidmat dipimpin para ulama, disaksikan pemerintah daerah dan keluarga jemaah penuh haru.

Namun di sisi lain, sebagian wakil rakyat yang lahir dari daerah syariat justru terlihat lebih dulu “berangkat” ke Pulau Dewata. Bukan menuju Masjidil Haram, melainkan menuju hotel-hotel mewah di Bali untuk kegiatan yang diberi nama “Bimtek.”

Pertanyaannya sederhana, apakah Bimtek semacam itu tidak bisa dilaksanakan di Aceh? Atau setidaknya di daerah yang lebih relevan dengan identitas syariat yang selalu dikampanyekan di podium-podium politik?

Publik tentu tidak bodoh. Ketika kata “Bimtek” dipadukan dengan Bali, masyarakat langsung memahami aroma yang muncul di balik kegiatan tersebut. Sebab terlalu sering istilah peningkatan kapasitas berubah menjadi paket wisata birokrasi berkedok pelatihan.

Lebih ironis lagi, kegiatan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp810 juta dari APBK. Angka yang tidak kecil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

Di saat rakyat memikirkan harga pupuk, biaya sekolah, dan kebutuhan dapur, wakil rakyat justru sibuk belajar di pulau wisata.

Dan yang paling menyakitkan adalah simbol moralnya.

Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui kekhususan undang-undang.

Pidie sendiri memiliki sejarah panjang sebagai wilayah religius dan pusat peradaban Islam masa lalu. Dalam berbagai pidato resmi, para pejabat selalu bicara tentang akhlak, syariat, marwah Aceh, dan identitas Islam.

Tetapi semua narasi itu terasa kehilangan makna ketika rakyat melihat para wakilnya lebih nyaman berfoto di negeri seribu pura daripada duduk bersama rakyat yang sedang kesulitan.

Ini bukan soal membenci Bali. Bali adalah bagian sah dari Indonesia dengan budaya dan keyakinannya sendiri yang harus dihormati.

Namun persoalannya adalah sensitivitas moral dan kepantasan etik dari seorang wakil rakyat Pudie, Aceh yang membawa nama daerah syariat, lalu memilih lokasi Bimtek di pusat wisata nasional yang identik dengan hiburan dan pariwisata mewah.

Apalagi, keberangkatan itu terjadi pada saat masyarakat Pidie sedang diliputi suasana religius menyambut musim haji. Kontrasnya terlalu nyata.

Di bandara, rakyat melepas keluarga mereka dengan tangisan dan doa menuju Ka’bah. Sementara di waktu hampir bersamaan, sebagian elit politik daerah justru check-in menuju Bali dengan tiket dan fasilitas negara.

Yang satu membawa tasbih.

Yang satu membawa koper dinas. Yang satu mengejar haji mabrur. Yang satu mengejar sertifikat Bimtek.

Lebih lucu lagi, rakyat sering diminta hidup sederhana, menjaga moral, dan mendukung syariat. Tetapi ketika anggaran daerah tersedia, kesederhanaan itu seperti mendadak hilang saat boarding pass menuju Bali sudah dicetak.

Mungkin inilah definisi baru “studi lapangan.” Kalau rakyat belajar sabar menghadapi hidup, pejabat belajar menikmati hidup.

Kalau rakyat antre bertahun-tahun demi melihat Ka’bah, pejabat cukup menunggu SPT untuk melihat sunset Bali.

Pada akhirnya, publik berhak bertanya, apa hasil konkret dari Bimtek tersebut untuk rakyat Pidie? Apakah setelah pulang, ekonomi rakyat membaik? Jalan rusak selesai? Kemiskinan menurun? Atau yang bertambah hanya koleksi foto hotel dan sertifikat kegiatan?

Karena sejatinya, wakil rakyat tidak hanya dinilai dari laporan perjalanan dinas, tetapi juga dari kepekaan moral terhadap situasi rakyatnya.

Rakyat Pidie tidak sedang melarang dewan pergi ke Bali. Rakyat hanya sedang menguji, masihkah para wakil itu punya kepekaan hati terhadap identitas daerah yang selalu mereka pidatokan sendiri?

Sebab Aceh bukan sekadar nama wilayah administratif. Aceh adalah tanah syariat, tanah ulama, tanah yang sejak dulu menjunjung adab di atas jabatan.

Di negeri ini, azan lebih dahulu berkumandang sebelum pidato politik dimulai. Maka ketika wakil rakyat dari negeri seribu masjid lebih sibuk mengejar Bimtek di Pulau Dewata dibanding memikirkan denyut hidup rakyatnya, publik wajar merasa kecewa.

Lebih-lebih di saat ratusan warga Pidie sedang berangkat haji dengan air mata haru menuju Ka’bah, para elit justru terbang menikmati hotel dan seminar di bawah bayang Patung Dewa Wisnu. Kontras itu bukan sekadar soal perjalanan dinas, melainkan soal rasa.

Karena jabatan sejatinya bukan fasilitas untuk pelesiran, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan.

Sertifikat Bimtek mungkin bisa dipajang di dinding kantor. Tetapi rasa malu, kepekaan moral, dan keberpihakan kepada rakyat, itulah yang akan dikenang sejarah.

Dan Pidie, Aceh hari ini tampaknya tidak sedang kekurangan aturan syariat.

Yang mulai mahal justru hati nurani.

Muhammad Riza