Regulasi AI Jadi Perhatian Diplomasi Parlemen

JAKARTA (Waspada.id): Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan diplomasi parlemen tidak sekadar menjadi sarana menghadiri forum internasional, tetapi juga wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia di tingkat global.

“Kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional,” ujar Husein dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).

Husein menjelaskan, BKSAP mewakili DPR RI dalam berbagai forum kerja sama antarparlemen, baik bilateral maupun multilateral.

Dalam satu tahun, sekitar 30–40 forum internasional yang diikuti BKSAP, di antaranya Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum parlemen ASEAN. Selain itu, BKSAP juga membentuk grup kerja sama bilateral dengan 102 negara.

Menurut Husein, kehadiran Indonesia dalam forum-forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.

Salah satunya persoalan kemanusiaan di Palestina dan Rohingya yang terus disuarakan dalam forum internasional agar dapat menjadi bagian dari pembahasan maupun resolusi yang dihasilkan.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan di daerah. Tantangan tersebut meliputi konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata, disinformasi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, ancaman keamanan siber, hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Karena itu, diplomasi parlemen dinilai perlu terus memperkuat posisi Indonesia dalam merespons berbagai dinamika internasional.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menekankan pentingnya melibatkan perguruan tinggi dalam pembahasan isu-isu global, terutama perkembangan AI.

Menurutnya, kalangan akademisi dapat memberikan masukan yang relevan bagi upaya perumusan regulasi, baik di tingkat internasional maupun nasional.

“Harapannya dengan hadir di kampus-kampus, kita juga bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana kita bisa meregulasi AI ini secara regulasi internasional maupun juga nanti ke depannya menjadi acuan untuk regulasi di Indonesia itu tersendiri,” ujar Bramantyo.

Ia menjelaskan, perkembangan AI menghadirkan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menjaga kemampuan berpikir kritis mahasiswa di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi. Bramantyo menilai, pengalaman negara lain tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nasional.

Melalui dialog dengan sivitas akademika UMB, BKSAP berharap dapat menghimpun pandangan dan masukan dari kalangan perguruan tinggi untuk memperkaya perspektif Indonesia dalam pembahasan berbagai isu internasional.

Dengan demikian, diplomasi parlemen diharapkan tidak hanya menjadi ruang komunikasi antarlembaga legislatif, tetapi juga mampu menyerap aspirasi dan pengetahuan dari berbagai elemen masyarakat. (id10)