Relasi Hukum Islam dan Negara, Perspektif Filsafat Hukum Islam


Oleh Prof. Dr. Tgk. H. Zulkarnain, MA (Abu Chik Diglee)
Dalam perspektif filsafat hukum Islam, relasi hukum Islam dan negara membahas tentang hakikat, tujuan, dan tata nilai syari'at yang berinteraksi dengan otoritas politik serta hukum positif negara. Filsafat hukum Islam melihat hukum bukan hanya sekedar aturan teknis atau paksaan negara semata, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berbasis wahyu (naqliyyah) dan penalaran (aqliyyah).
Di dalam filsafat hukum Islam, paradigma utama relasi hukum Islam dan negara mencakup tiga hal pokok, yaitu, Pertama, Paradigma Formalistik atau Integralistik yang memandang Islam sebagai sistem menyeluruh yang mencakup urusan ibadah, sekaligus ketatanegaraan dan hukum formal. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai wahana formal untuk menerapkan ketentuan syari'at secara langsung.
Kedua, Paradigma Substansialistik yang menolak anggapan bahwa Islam memberikan cetak biru sistem negara yang kaku, juga sekaligus menolak pemisahan mutlak agama dari ruang publik atau negara (sekuler). Dalam hal ini, hukum Islam juga dipahami melalui nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan yang dapat diserap ke dalam hukum negara secara kontekstual.
Ketiga, Paradigma Sekuleristik yang memisahkan wilayah keagamaan yang bersifat privat dan spiritual dari otoritas hukum serta kekuasaan negara, dimana hal ini tidak selaras dengan hukum Islam.
Adapun peran maqashid syari'ah dan negara meliputi tiga hal pula, yaitu Pertama, Orientasi Kemaslahatan, yaitu filsafat hukum Islam menempatkan maqashid syari'ah sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki legitimasi moral ketika kebijakan dan produk hukumnya sejalan dengan kemaslahatan tersebut.
Kedua, Fleksibilitas dan Kontekstualisasi, hal ini melalui ijtihad dan qiyas. Dalam hal ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya.
Ketiga, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dalam konteks negara modern, nilai-nilai hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat dan hukum nasional berbasis konstitusi, baik melalui kodifikasi hukum privat maupun pengayaan prinsip keadilan.
Selanjutnya, di dalam konsepsi negara modern, terdapat dua fungsi utama, yaitu Pertama, Fungsi polirit yang berwujud penetapan kebijakan. Kedua, Fungsi administrasi berupa proses pelaksanaan kebijakan yang diambil atau ditetapkan (Baca Inu Kencana Syafi'ie, Ilmu Pemerintahan dan al Qur'an, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal.29).
Adapun dalam konteks negara Islam, kedua fungsi tersebut menjadi ranah kajian fikih siyasah atau siyasah syar'iyyah. Dalam narasi kitab turats (klasik) yang membahas tentang fikih siyasah, disebutkan bahwa negara menjalankan tiga peran strategis berikut ini.
Pertama, Peran dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan. Kedua, Peran dalam pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ketiga, Peran dalam mengatur dan menata hubungan antara yang memerintah (penguasa) dan yang diperintah (rakyat) serta mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam upaya mencapai tujuan negara.
Berdasarkan pada tiga peran strategis di atas, diperlukan adanya pedoman yang harus dirumuskan untuk menjadi peraturan dan perundang-undangan atau qanun. Oleh karena itu, lahirlah berbagai peraturan dan perundang-undangan di dalam suatu negara. Dalam perspekrif filsafat hukum Islam, relasi hukum Islam dan negara dibangun di atas pilar siyasah syar'iyyah.
Adapun yang dimaksud dengan siyasah syar'iyah adalah: القنون الموضوع لرعاية الادب و المصالح وانتظام الاحوال.
Artinya, Siyasah syar'iyyah adalah qanun yang diterapkan untuk menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan stabilitas.
Di dalam definisi siyasah syar'iyyah di atas, siyasah diidentikkan dengan qanun, hal itu dikarenakan qanun merupakan wujud konkrit dari kebijakan pemerintah dalam negara sehingga boleh dikritisi.
Adapun definisi qanun menurut terminologi fuqaha, siyasah adalah : القنون بعرف بانه مجموعة ا القنون بعرف بانه مجموعة القواعد التى تنظم الروابط الاجتمعية التى يجبر الفرد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء.
Artinya, Qanun adalah kumpulan kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, di mana jika diperlukan, seseorang akan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut.
Jika ditelusuri ke dalam kitab kitab turats siyasah, tidak ditemukan pembahasan khusus berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan atau qanun, bisa jadi hal itu dikarenakan belum adanya keperluan yang bersifat sangat khusus, sehingga cukup diserahkan kepada qadhi (hakim negara) atau mufti negara yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan seperti, memahami bahasa Arab secara baik, memahami fikih secara mendalam, menguasai kaidah fiqhiyah, menguasai pendapat madzhab terdahulu beserta dalil dan istidlalnya, menguasai ushul fikih, dan yang paling pokok adalah menguasai al Qur'an bersama ulumul Qur'an serta menguasai hadits dan ulumul hadits (Baca Al Juwayni, Ghiyas al Umam Fi Tiyas al Zulm, Iskandariah: Dar al 'Aqidah, 2006, hal 269-270).
Di dalam fikih siyasah atau siyasah syar'iyyah, qanun tidak semata mata bersumber dari fikih, melainkan juga bisa bersumber dari realitas kehidupan yang berwujud adat atau tradisi yang hidup di tengah-tengah umat atau masyarakat. Dengan demikian, kehadiran qanun pada negara bukan hal yang baru karena pada hakikatnya qanun itu sendiri adalah realitas dari eksistensi masyarakat yang hidup di dalam suatu negara.
Intinya antara fikih, qanun, dan adat atau tradisi yang hidup dalam masyarakat pada sebuah negara membentuk suatu pola, yaitu saling beririsan. Artinya, dalam hal ini, ada pola hubungan yang erat antara fikih dengan qanun dan juga ada pola hubungan antara qanun dengan adat.
Selanjutnya perlu dipahami bahwa hukum Islam berbeda dengan hukum positif konvensional (qanun wad'i). Hukum Islam adalah hukum Allah (Allah sebagai al Syari') yang terjaga dari kesalahan dan kekal sepanjang masa tanpa ada perubahan. Adapun qanun wad'i adalah produk manusia yang ditetapkan oleh penguasa yang disusun sesuai kultur/tradisi dan kebutuhan yang terbatas masa berlakunya dan akan berubah atau digantikan.
Hukum Islam bersifat umum dan menyeluruh karena bertujuan untuk mewujudkan kebaikan manusia dalan hubungannya dengan saudaranya, keluarga, dirinya, dan dengan Tuhannya. Sedangkan qanun wad'i terbatas hanya pada pengaturan hubingan individu dengan individu atau dalam bingkai kemasyarakat semata.
Sementara hukum Islam mengedepankan kemaslahatan umat daripada kemaslahatan pribadi dan hukum Islam tidak mengakui hak istimewa yang bersifat tabi'i pada diri individu. Adapun tentang hak pribadi diakui dan diatur berdasarkan keanggotaannya dalam masyarakat dan diakui selama tidak merugikan hak-hak orang lain dan masyarakat. Wallahua'lam. WASPADA.id
* Penulis Guru Besar Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN Langsa dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Langsa.
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda