Rudi Alfahri Desak Keracunan MBG Di Berastagi Diusut TuntasRudi Alfahri Desak Keracunan MBG Di Berastagi Diusut TuntasRudiAlfahriDesakKeracunanMBGDiBerastagiDiusutTuntas

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rudi Alfahri Rangkuti, meminta dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, diusut secara menyeluruh dan transparan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026, sekitar pukul 14.30 WIB, setelah para siswa menyantap makanan MBG. Para pelajar dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, mulai dari mual, pusing, gatal pada mulut dan kulit hingga sesak napas.

“Keracunan ini nggak bisa cuma ditangani sampai berobat di rumah sakit saja, habis itu selesai. Harus ada investigasi dan penyelidikan dari aparat kepolisian. Ambil sampel makanannya, bawa ke laboratorium. Kita harus tahu, apakah benar karena MBG atau ada penyebab lain,” tegas Rudi, Jumat (14/8/2026).

Menurut Rudi, informasi awal mengenai jumlah korban yang disebut 23 siswa perlu diverifikasi kembali. Sebab, laporan dari lapangan menyebut jumlah siswa yang mengalami keluhan terus bertambah hingga mencapai ratusan orang.

Para siswa yang terdampak disebut berasal dari sejumlah sekolah, di antaranya SMA Negeri 1 Berastagi, Perguruan Swasta Bersama Berastagi yang mencakup jenjang SMP, SMA dan SMK, serta SMP Negeri 3 Kabanjahe.

Rudi menilai pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa menjadi sangat penting untuk memastikan penyebab kejadian. Menurutnya, jangan sampai kesimpulan bahwa makanan MBG menjadi penyebab keracunan hanya berdasarkan dugaan sebelum hasil pemeriksaan keluar.

“Ambil sampelnya, periksa di laboratorium. Apakah benar karena makanan MBG? Kalau memang terbukti dari makanan MBG, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Kalau bukan, juga harus disampaikan secara terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat kepolisian ikut melakukan investigasi, tidak hanya menyerahkan penanganan kepada pengelola program atau pemerintah daerah.

Rudi menyoroti bahwa dalam sejumlah kasus dugaan keracunan MBG sebelumnya, masyarakat belum mendengar adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, menurut dia, penanganan kasus Berastagi harus menjadi momentum untuk memastikan ada proses penyelidikan yang jelas apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.

“Selama ini kasus MBG yang disebut-sebut keracunan itu belum pernah kita dengar ada tersangkanya. Karena itu aparat kepolisian harus ikut melakukan investigasi. Jangan hanya korban dibawa berobat, setelah itu kasusnya selesai begitu saja,” katanya.

Ia meminta polisi memeriksa seluruh rangkaian penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah.

“Kalau memang ada kelalaian, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan karena ini program pemerintah kemudian tidak ada yang bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.

Dalam peristiwa di Berastagi tersebut, dugaan awal mengarah pada makanan berbahan ikan yang disantap para siswa. Namun, Rudi menegaskan penyebab pastinya tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium.

“Jangan kita langsung menuduh ikannya, jangan juga langsung mengatakan MBG. Buktikan secara ilmiah. Sampel makanan harus diperiksa. Dari situ baru diketahui penyebab sebenarnya,” ujarnya.

Rudi juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah-sekolah terdampak.

Ia mengapresiasi langkah cepat berupa pencopotan kepala SPPG dan penyegelan dapur terkait, namun menilai langkah administratif saja belum cukup apabila nantinya ditemukan unsur pidana.

“Kalau memang ada pelanggaran SOP atau kelalaian, BGN harus berani mengambil tindakan. Kasih SP1, SP2, atau kalau pelanggarannya berat, tutup. Tetapi kalau ada unsur pidana, proses hukumnya juga harus berjalan,” katanya.

Pengawasan

Rudi turut meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menunggu sampai muncul korban lebih banyak.

“Ini masalah serius. Jangan tunggu ada korban jiwa. Kalau sampai ada siswa yang meninggal gara-gara MBG ini, heboh satu Indonesia. Jangan sampai program yang niat awalnya baik malah jadi bahan gorengan terus-menerus yang memperburuk citra pemerintah,” tegasnya.

Selain persoalan keamanan pangan, Rudi juga menyoroti kualitas menu MBG. Ia meminta standar gizi dan SOP penyajian benar-benar diterapkan oleh seluruh dapur penyedia.

“Tujuannya kan Makanan Bergizi Gratis. Tapi kalau tiap hari cuma dikasih tempe-tahu, tempe-tahu, daging pun nggak pernah nampak seminggu, ya mana bergizi namanya?” ujarnya.

Ia meminta BGN menurunkan tim independen untuk mengevaluasi kualitas bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, kandungan gizi, hingga distribusi makanan.

“Mana MBG yang menyalahi aturan dan SOP, tutup saja. Kita harus menjaga program ini supaya tetap berjalan dengan baik, aman dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak,” pungkas Rudi. (Id145)