Rudi Alfahri: PRSU 2026 Dinilai Gagal Tarik Minat Pengunjung, Evaluasi Dirut PPSURudi Alfahri: PRSU 2026 Dinilai Gagal Tarik Minat Pengunjung, Evaluasi Dirut PPSURudiAlfahri:PRSU2026DinilaiGagalTarikMinatPengunjung,EvaluasiDirutPPSU

MEDAN (Waspada.id): Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera mengevaluasi Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) selaku pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Desakan itu muncul setelah PRSU 2026 dinilai gagal menarik minat masyarakat hingga memasuki pekan ketiga penyelenggaraan.

Rudi menilai penyelenggaraan PRSU tahun ini tidak menunjukkan pembaruan yang signifikan. Menurutnya, konsep yang monoton ditambah harga tiket yang dinilai mahal membuat masyarakat enggan datang ke arena pameran tahunan tersebut.

"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," ujar Rudi, Kamis (23/7/2026).

Politisi PAN itu mengatakan keramaian yang sempat terlihat di kawasan PRSU lebih disebabkan oleh konser artis tertentu, bukan karena daya tarik pameran secara keseluruhan.

"Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibu kota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. Nah, PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu," katanya.

Rudi meminta pengelola tidak sekadar mengklaim jumlah pengunjung meningkat, tetapi segera melakukan langkah nyata, seperti menurunkan harga tiket dan memperkuat promosi agar sisa pelaksanaan PRSU masih dapat menarik minat masyarakat.

"Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif sehingga masyarakat tertarik datang ke PRSU. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai," tegasnya.

Selain menyoroti sepinya pengunjung, penyelenggaraan PRSU juga menjadi sorotan terkait transparansi anggaran. Meski PT PPSU menyatakan pelaksanaan PRSU tidak menggunakan APBD, sejumlah pihak menyoroti informasi adanya anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pelaksanaan oleh Event Organizer (EO) dan meminta pengelola membuka rincian penggunaannya secara transparan.

Hormati

Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama PT PPSU Ferry Indra menyatakan pihaknya menghormati seluruh masukan dari DPRD maupun masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke-50 dibiayai melalui skema kerja sama dengan sponsor, mitra usaha, investasi BUMD, dan pihak swasta, bukan menggunakan APBD. Seluruh kritik, termasuk terkait harga tiket dan jumlah pengunjung, akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan PRSU pada tahun-tahun mendatang.

Rudi berharap evaluasi terhadap manajemen PPSU dilakukan secara menyeluruh setelah PRSU 2026 berakhir.

Menurutnya, pembenahan kepemimpinan, konsep penyelenggaraan, serta keterbukaan anggaran menjadi kunci agar PRSU kembali menjadi ajang pameran yang diminati masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(wsp.id)