Safaruddin Harap Aset Sitaan Penipuan Langsung Dikembalikan Pada Korban

JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan. Pengembalian tersebut diharapkan dapat dilakukan secara langsung agar masyarakat yang dirugikan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah, segera memperoleh kembali haknya.

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, selama ini korban penipuan kerap menghadapi persoalan ketika pelaku telah diproses hukum, tetapi uang yang mereka setorkan tidak kunjung kembali. Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan jalan bagi pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin, Senin (9/11/2026), di Jakarta .

Ia menjelaskan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada para korban. Dengan demikian, proses pemulihan kerugian tidak erhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kembali hak ekonominya.

Safaruddin juga berpandangan pengembalian aset tersebut sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang berpotensi membuat proses pengembalian kepada korban menjadi tidak segera terlaksana.

“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.

Ia berharap pengaturan tersebut dapat menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Safaruddin juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah.

“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.(id10)