Sejumlah Pemda Hadapi Kesulitan Fiskal Akibat Tingginya Beban Belanja Pegawai Dan Biaya Bencana

JAKARTA (Waspada.id ): Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) masih menghadapi kesulitan fiskal akibat tingginya beban belanja pegawai yang mencapai 40-50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditambah tingginya biaya bencana.

Pemerintah pusat pun tengah mencari solusi untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kondisi keuangan sejumlah daerah yang bermasalah.

"Nanti ada tim teknis dari Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Ditjen Perimbangan dan Keuangan Daerah untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah, terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen," ungkap Tito usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, dikutip Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah pusat terus memantau kemampuan fiskal setiap daerah, termasuk daerah yang menghadapi tekanan anggaran akibat tingginya belanja pegawai maupun bencana alam.

"Jadi kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memberikan tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk membantu memenuhi kebutuhan anggaran di sejumlah wilayah.

Dikatakan, Kementerian Keuangan menambahan bantuan pemerintah sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah di 2026 untuk membantu sejumlah pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal.

Suahasil mengatakan, tambahan anggaran tersebut diberikan setelah pemerintah memantau kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat memantau kondisi APBD secara terperinci untuk mengetahui kebutuhan setiap daerah. Kesulitan fiskal tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari bencana alam hingga kebutuhan belanja pegawai.

Suahasil mencontohkan, pemerintah sebelumnya mengalokasikan tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun pada awal 2026 untuk daerah-daerah terdampak bencana.

"Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai sebab bencana alam. Ada yang sebagai sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya," urainya.

Dengan berbagai tambahan tersebut, Suahasil melanjutkan, total transfer ke daerah yang semula dianggarkan Rp 693 triliun dalam APBN 2026 kini diperkirakan mencapai Rp 720 triliun. (Id88/kompas)