Sekjen DPP PDI Perjuangan: Independensi BI Amanat Reformasi Yang Harus DijagaSekjen DPP PDI Perjuangan: Independensi BI Amanat Reformasi Yang Harus DijagaSekjenDPPPDIPerjuangan:IndependensiBIAmanatReformasiYangHarusDijaga

JAKARTA (Wasada.id) : Sekretaris Jenderal (Sekjen), DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan sejumlah pandangan kritis menjawab pertanyaan wartawan terkait isu-isu strategis kebangsaan.

Menyoroti mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Hasto mengingatkan bahwa independensi BI adalah amanat reformasi yang harus dijaga.

"Reaksi pasar terhadap mundurnya Gubernur BI negatif. Ketidakpastian dianggap makin tinggi. Ini instrumen paling jujur yang harus diperhatikan pemerintah dan DPR," paparnya usai acara peluncuran forum intelektual muda Millennium Public Pulse 28, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).

Ia mendorong pemerintah segera merespons agar kepercayaan pasar pulih. Terkait calon pengganti, Hasto menegaskan mekanisme fit and proper test di DPR harus mencari sosok yang benar-benar memahami stabilisasi moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menanggapi polemik rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (RI) yang dinilai kontroversial, Hasto mengatakan bahwa kebijakan strategis pemerintah harus melalui kajian mendalam agar tidak tumpang tindih dengan lembaga dan perguruan tinggi yang sudah ada.

"Seharusnya kita perkuat diferensiasi universitas. Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebagai gemblengan pemimpin nasional dan daerah agar memiliki cara pandang geopolitik. Supaya tidak tumpang tindih," tukasnya.

Ia mengingatkan visi Bung Karno tentang "City of Intellect" (Kota Intelek), di mana Universitas Pattimura dan Cenderawasih dirancang sebagai pusat oseanografi (ilmu yang mempelajari samudra dan lautan) terbesar di Asia, sedangkan IPB difokuskan pada kedaulatan pangan dan riset pangan.

"Kompartemen maritim dibangun di Indonesia timur, IPB dikembalikan rohnya untuk kedaulatan pangan. Diferensiasi koridor strategis ini harus disusun terlebih dahulu sebelum mendirikan lembaga baru," ujarnya.

Saat ditanya soal alokasi anggaran, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan sependapat dengan suara rakyat yang menginginkan prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan, beasiswa, dan kesejahteraan guru ketimbang mendirikan universitas baru.

Sedangkan terkait hasil survei SMRC yang menunjukkan kepuasan publik terhadap ekonomi turun drastis di Juli 2026, Hasto menyebutnya sebagai instrumen kontrol publik yang harus didengarkan.

"PDI Perjuangan akan memakai hasil survei itu, lengkapi dengan analisis kualitatif FGD bersama pakar. Keresahan anak muda dalam diskusi Public Pulse 28 tadi banyak soal ekonomi dan lapangan kerja. Ini harus dijawab dengan program padat karya dan ekonomi kreatif yang dipimpin Mas Prananda Prabowo," jelasnya.

Terkait cara pemerintah merespons kritik, Hasto berpesan agar tidak dijawab hanya oleh pemimpin secara personal, melainkan melalui mekanisme sistem.

"Di sekitar Presiden harus ada think tank kredibel yang menjangkau grassroots, sehingga responsnya autentik sebagai harapan rakyat paling bawah," ujarnya. (id10)