Sensus Ekonomi Jadi Roadmap Kebijakan 10 Tahun Ke DepanSensus Ekonomi Jadi Roadmap Kebijakan 10 Tahun Ke DepanSensusEkonomiJadiRoadmapKebijakan10TahunKeDepan

MEDAN (Waspada.id): Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan pendataan jumlah dan jenis usaha di Indonesia. Hasil sensus diharapkan menjadi peta atau roadmap bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan untuk 10 tahun ke depan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI di Hotel Emerald Garden Internasional Medan, Sabtu (8/8).

Menurut Sofyan, data ekonomi yang akurat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi riil perekonomian sekaligus menentukan arah kebijakan yang tepat.

“Saya selalu berpikir bahwa masa depan bangsa Indonesia itu terletak pada perekonomian seperti apa yang harus direncanakan. Bagaimana peta ekonomi kita ke depan,” ujar Sofyan.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diperlukan untuk mengetahui secara lebih jelas struktur perekonomian Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar.

Data tersebut, lanjutnya, nantinya dapat menjadi kompas bagi pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan.

“Data yang terkumpul dan diolah itu bagi pemerintah adalah peta. Sehingga melahirkan kebijakan. Apabila data menunjukkan sektor usaha tertentu memiliki potensi besar, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ucapnya.

Sofyan juga mengingatkan agar pemerintah memahami kondisi pelaku usaha sebelum menerapkan kebijakan. Menurutnya, pengusaha membutuhkan ruang untuk berkembang sebelum dibebani berbagai kewajiban.

Ia mengibaratkan pelaku usaha seperti orang yang memelihara ayam. Ayam tersebut harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan bertelur terlebih dahulu sebelum hasilnya dapat dipanen. Sebagian pelaku usaha bahkan harus berjuang menggunakan pinjaman perbankan dengan menjaminkan aset yang dimiliki.

“Orang fighting. Dia pinjam duit dari bank, agunkan dia punya rumah. Karena itu, kebijakan pemerintah harus berdasarkan data dan memahami kesulitan pelaku usaha. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menghambat usaha yang sedang tumbuh," tegasnya.

Sofyan Tan juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat kepada BPS. Responden perlu diyakinkan bahwa data yang diberikan digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk kepentingan perpajakan.

Dengan demikian, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak berhenti pada selesainya proses pendataan. Tantangan berikutnya adalah memastikan data tersebut benar-benar digunakan untuk melahirkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 10 tahun mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara saat ini dijabat oleh Asim Saputra, S.ST., M.Ec.Dev mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara memasuki tahap akhir. Hingga saat ini sekitar 2,15 persen pendataan yang harus dituntaskan hingga 31 Agustus 2026.

"Tantangan terbesar pada tahap akhir ini adalah menjangkau pelaku usaha besar yang secara jumlah relatif sedikit kurang dari lima persen. Namun, kelompok tersebut memiliki kontribusi dan kekuatan ekonomi yang besar sehingga penting untuk masuk dalam pendataan secara lengkap," ucapnya.

Namun begitupun ia optimistis sisa pendataan sekitar 2,15 persen dapat diselesaikan sesuai target pada 31 Agustus 2026. Selain mengejar target penyelesaian, Asim menekankan pentingnya menjaga kualitas data sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Petugas diminta mampu menggali informasi penting dari responden tanpa menimbulkan rasa tersinggung atau ketidaknyamanan.

"Salah satu tantangan dalam pendataan adalah meyakinkan responden bahwa informasi yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan statistik," katanya.

Karena itu, masyarakat juga diminta tidak khawatir dalam memberikan informasi kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. BPS menegaskan pendataan tersebut bukan untuk kepentingan perpajakan.

“Wawancara ataupun pengumpulan data di pendataan Sensus Ekonomi 2026 murni untuk kebutuhan kita di dalam melakukan general check-up perekonomian. Tidak ada kaitannya dengan pajak, tidak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang lain,” tegasnya.

Dilanjutkannya, sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian Sumatera Utara, termasuk perubahan pola usaha akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dalam satu dekade terakhir, aktivitas ekonomi masyarakat mengalami perubahan signifikan.

"Jika pada 2016 aktivitas usaha masih banyak ditemukan dalam pola konvensional, kini semakin banyak kegiatan ekonomi yang beralih ke platform digital.

Perubahan tersebut menjadi tantangan bagi petugas sensus untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat teridentifikasi dan terdata. Ini tentu membuat kita harus sangat berhati-hati untuk bisa menangkap semua pelaku usaha dengan pendataan secara door-to-door dan tentu dengan penuh kesabaran,” tuturnya.(wsp.id)