Soal Gibran, Fraksi PDI Perjuangan Sepakat Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA (Waspada.id): Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Terkait dasar pengajuan HMP, Utut menyebut Fraksi PDI Perjuangan merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Namun, dia menyerahkan penjelasan lebih terperinci mengenai landasan konstitusional tersebut kepada anggota DPR dari Komisi III.

Utut mengatakan, keputusan politik tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pimpinan DPR. Langkah itu diperlukan agar pembahasan usulan HMP dapat segera dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus).

Terkait waktu penyerahan usulan kepada pimpinan DPR, Utut belum memastikannya karena masih harus mengikuti mekanisme dan prosedur administrasi parlemen.

"Kita lihat, kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," ujarnya.

Aneh Dengan Langkah Pihak Gibran

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, merasa aneh dengan langkah pihak Gibran.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN?Pengadilan Tata Usaha, (PTUN), tidak bisa menganulir putusan MA (Mahkamah Agung), karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi.

Lagi pula beberapa waktu lalu masalah surat keterangan ( suket ) juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya.

" Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," kata Dedy Sitorus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan pihak Gibran.

"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja." tukas anggota Komisi II DPR RI ini . (id10)