Soal Pilihan Capres Cawapres, Ini Kata Pengamat PolitikSoal Pilihan Capres Cawapres, Ini Kata Pengamat PolitikSoalPilihanCapresCawapres,IniKataPengamatPolitik

JAKARTA (Waspada): Pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko mengatakan, jika partai politik (parpol) atau koalisi parpol gegabah memilih capres dan cawapres yang tidak popular dan rendah elektabilitas, maka akan memakan effort atau upaya lebih untuk memenangkan pilpres dan pileg di pemilu ini.

Sebab, selain harus memperkenalkan capres yang tak popular dan elektabilitas rendah dalam pilpres, mereka juga memiliki tugas untuk memenangkan pileg agar tak tersingkir dari pemilu berikutnya.

Pernyataan Anang menanggapi hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang merekomendasikan beberapa nama yang berpotensi untuk diusung menjadi capres cawapres 2024. Dari beberapa kandidat capres cawapres yang diusulkan Musra relawan Jokowi, ada nama yang tak masuk dalam survei elektabilitas yang dibuat oleh beberapa lembaga survei. Bahkan ada sosok usulan Musra yang sama sekali tak pernah dilirik lembaga survei sebagai sosok yang pantas sebagai cawapres.

Ditambahkan Anang, meski penyampaian aspirasi dari Musra tersebut merupakan bagian dari demokrasi, namun belum tentu usulan tersebut bisa terwujud. Pasalnya, dalam sistem politik di Indonesia yang saat ini berlaku, untuk dapat menjadi capres cawapres resmi, mereka harus didaftarkan oleh parpol peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lanjut Anang, sejatinya hasil Musra atau survei hanya sebagai pemantik saja. Namun kenyataannya hasil Musra dan survei politik tersebut sejatinya bisa dijadikan legitimasi calon tertentu.

Anang percaya betul, parpol yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil Musra atau survei lembaga tertentu tak akan serta-merta menggunakan hasil atau rekomendasi tersebut. Parpol dengan mesin politik yang baik sudah memiliki sistem untuk menyerap aspirasi capres cawapres yang diinginkan oleh masyarakat.

“Parpol yang tak memiliki kepentingan belum tentu tertarik dengan hasil Musra atau survei. Parpol pasti memiliki data yang dihimpun dari mesin politik mereka.