Soal Vaksinasi Anak 6-11 Tahun, Pemerintah Minim Sosialisasi Dan PenyuluhanSoal Vaksinasi Anak 6-11 Tahun, Pemerintah Minim Sosialisasi Dan PenyuluhanSoalVaksinasiAnak6-11Tahun,PemerintahMinimSosialisasiDanPenyuluhan

MEDAN (Waspada): Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia Cabamg Sumatera Utara (IAKMI Cabang yang), Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, Ph.D (foto) menyatakan bahwa permintaan pelaksanaan pendidikan tatap muka (PTM) sudah menjadi pilihan sebagian besar  masyarakat terutama para kaum ibu.

Hal ini  karena dampak negatif dari Pembelajaran secara daring yang sudah  dirasakan seperti bertambahnya beban  rumah tangga dalam membantu proses pendidikan di rumah dan beban ekonomi yang semakin berat.

Namun di satu sisi sebutnya periode pandemik ini masih sedikit yang dapat di pelajari terutama yang berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat pada aktivitas kesehatan masyarakat berupa promotif dan preventif dikalangan masyarakat.

Lanjut Destanul Aulia bahwa rendahnya kesadaran masyarakat saat ini tegasnya karena desain program kesehatan masyarakat itu sendiri yang belum efektif untuk mendorong kesadaran masyarakat.

Katanya ini terbukti karena masih belum yakinnya masyarakat terhadap pemberian vaksin kepada anak-anak sebagai suatu upaya dalam mendorong peningkatan imun pada anak.

"Artinya pemerintah masih cenderung memberikan upaya yang besar untuk kuratif terlihat  dari sisi anggaran dan program programnya yang sangat minim memberikan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah ataupun kepada para ibu. Dan juga terlihat masih kurangnya respon  pentahelix dalam aktivitas ini," terangnya pada Minggu (23/1).

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal munculnya kasus tenaga kesehatan (nakes) lakukan penyuntikan vaksin kosong kepada anak sekolah dasar (SD), Destanul Aulia meminta agar pihak terkait perlu mencari tahu apa motif nakes yang memberikan vaksin kosong tersebut.

"Apakah  itu by desain atau tidak disengaja. Jika itu by desain tentunya sangat mencoreng dunia kesehatan yang seharusnya patuh pada SOP dalam pemberian vaksin.  Dan juga sebaiknya penyelenggaraan vaksin juga seharusnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat," tegas Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM ) USU ini. (cbud)