Suahasil: APBN Tidak Tekor Meski Defisit Rp 319 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dalam keadaan tekor, meski hingga akhir September 2026 tercatat defisit Rp 319 triliun, namun masih sesuai rencana awal.

"Jadi ini on track, bukan APBN saat ini seakan-akan tekor. Saya tahu media suka pakai kata tekor, ini bukan sekedar tekor, ini on track," kata Suahasil saat Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, kondisi APBN defisit karena saat ini pemerintah ingin mengoptimalkan belanja supaya manfaat bagi masyarakat benar-benar maksimal. Dengan defisit APBN sebesar Rp 319 triliun, keseimbangan primer tercatat Rp 125,5 triliun.

Pendapatan negara, tercatat Rp 2.341,5 triliun atau setara 74,2 persen dari target APBN dan naik 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 senilai Rp 1.865 triliun. Belanja negara tercatat Rp 2.660 triliun atau setara 69,2 persen dari target APBN dan meningkat 19 persen dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp 61,7 triliun.

"Kita tahu kalau akhir September ini 3/4 tahun, jadi kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen on track," ujar Menkeu Suahasil.

Kemudian, penerimaan pajak terkumpul Rp 1.607 triliun atau 68 persen dari target APBN. Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan pajak naik 24,1 persen sebesar Rp 1.295 triliun.

"Betul ada manajemen restitusi tetapi saya sudah menginstruksikan dirjen pajak bahwa restitusi adalah hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow industri padat karya, industri UMKM itu diberikan secepat mungkin di proses hak dari para wajib pajak ini agar bisa dibayarkan," paparnya.

Sementara kinerja kepabeanan cukai tercatat Rp 240 triliun atau naik 8,5 persen dari tahun sebelumnya Rp 221 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 492,3 triliun atau sudah 139,9 persen dari target APBN.

Belanja negara meningkat 19 persen, tercatat Rp 2.660 triliun sekitar 69,2 persen terhadap APBN.

Suahasil menegaskan, pemerintah terus menggenjot penerimaan PNBP untuk mendukung belanja negara yang meningkat karena mahalnya harga minyak sehingga berdampak terhadap pembiayaan subsidi.

"Kenapa belanja meningkat, dan karena harga minyak juga meningkat, sehingga kita harus bayar subsidi lebih besar. Ini menjadi cara kita mengelola APBN yang harus kita lakukan balancing terus menerus," terang Suahasil. (Id88)