Tak Sesuai AD/ART, Sekjen PDIP : “Dewan Kolonel”, Itu Tidak AdaTak Sesuai AD/ART, Sekjen PDIP : “Dewan Kolonel”, Itu Tidak AdaTakSesuaiAD/ART,SekjenPDIP:“DewanKolonel”,ItuTidakAda

JAKARTA (Waspada) : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan penjelasan mengenai isu “Dewan Kolonel” di Fraksi PDIP menyangkut Puan Maharani sebagai bakal calon presiden (Capres).

Sebagaimana dikutip dalam relis media PDIP, menurut Hasto, bahkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga kaget atas ihwal tersebut.

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada "Dewan Kolonel,” kata Hasto menjawab wartawan, di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR, yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wityanto. Keduanya menyebut bahwa isu “Dewan Kolonel” hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR adalah satu sebagai alat kelengkapan partai di dalam menjalankan tugas-tugas partai, di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui " Dewan Kolonel". Yang disetujui Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.

“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa "Dewan Kolonel" tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi "Dewan Kolonel" tidak ada,” urai Hasto.

Ditanya langkah yang akan dilakukan dalam meluruskan isu “Dewan Kolonel”.

“Ya karena ("Dewan Kolonel", red) tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan? Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), partai,” ujar Hasto.

Dilanjutkannya, pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah agar seluruh kader berdisiplin. Apalagi terkait dengan capres dan cawapres, dinamikanya sangat kuat.

“Diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM. Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa,” ujar Hasto.(J05)