Tangkap Oknum Calon Bupati TaptengTangkap Oknum Calon Bupati TaptengTangkapOknumCalonBupatiTapteng

MEDAN (Waspada): Puluhan elemen massa yang tergabung dalam Himpunan Mahaasiswa Pemuda Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jumat siang (8/11).  

Salah satu tuntutannya adalah mendesak aparat kepolisian untuk menangkap oknum calon bupati (Cabup) Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, karena diduga melakukan pelecehan dan pengaiyaan terhadap seorang wanita bernama Camelia Neneng Susanty.

Sambil membawa sejumlah spanduk, peserta aksi mengecam oknum yang juga politisi salah satu partai terkenal di Indonesia, yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan dan pelecehan terhadap Camelia Neneng Susanty Sinurat, yang juga Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah.

Neneng bersama Kuasa Hukumnya, Ferdinand Simorangkir SH MH telah mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Perempuan di Jakarta, Jumat (1/11/2024) untuk menyampaikan kasus tersebut..

Dalam orasinya, kordinator aksi, Baikal, mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera memeriksa laporan polisi LP/2795/X/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Camelia Neneng Susanty.

Selain itu, para mahasiswa juga mendesak Kapoldasu untuk membentuk tim, guna mempercepat penanganan dugaan kasus pelecehan tersebut.

"Kami juga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumatera Utara turut serta memantau sekaligus mengatasi dugaan kasus pelecehan terhadap perempuan di provinsi ini," beber Baikal.

Aksi mereka diterima oleh Anggota DPRD Sumut Loso Mena dan Ajie Karim.

Di hadapan para pengunjuk rasa, Loso mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan segera ditindaklanjuti, begitu pimpinan dan seluruh alat kelengkapan dewan disahkan.

"Aspirasi adik-adik mahasiswa kita terima dan akan menjadi bahan kita untuk segera ditindaklanjuti begitu pimpinan dewan beserta alat kelengkapan sudah disahkan,” katanya.

Dijelaskan, saat ini DPRD Sumut belum mengesahkan alat kelengkapan dewan dan pimpinan, karena masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi mohon bersabar dan akan kita tindaklanjuti begitu sudah disahkan," papar Loso.

Usai mendengarkan penjelasan anggota dewan, peserta aksi meninggalkan gedung dewan dengan tertib. (cpb)