Teladan Dari Tokoh Bangsa

Oleh: Farid Wajdi

Di tengah derasnya arus informasi, publik semakin mudah menyaksikan kontradiksi antara ucapan dan tindakan para pemegang kekuasaan. Janji politik sering berakhir sebagai slogan. Kampanye antikorupsi tidak jarang berhenti sebagai seremoni. Retorika pelayanan publik kerap berhadapan dengan kenyataan berupa penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, dan praktik pemburu rente. Akibatnya, muncul gejala yang semakin terasa dalam kehidupan berbangsa: krisis keteladanan!

Krisis tersebut sesungguhnya lebih berbahaya dibanding krisis ekonomi. Kemiskinan masih dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat. Infrastruktur dapat dibangun melalui investasi. Namun hilangnya kepercayaan publik terhadap pemimpin akan menggerogoti fondasi moral sebuah bangsa. Ketika masyarakat kehilangan figur yang layak diteladani, sinisme berkembang menjadi budaya. Generasi muda tumbuh dengan keyakinan kejujuran tidak membawa manfaat, sedangkan kecerdikan memanfaatkan kekuasaan dianggap sebagai jalan menuju keberhasilan.

Dalam suasana semacam itu, sosok Mohammad Hatta layak dihadirkan kembali sebagai cermin kebangsaan.

M. Hatta bukan sekadar proklamator dan wakil presiden pertama. Keistimewaan terbesar terletak pada kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Integritas tidak berhenti sebagai gagasan moral, melainkan diwujudkan dalam praktik hidup sehari-hari. Kisah yang paling sering dikutip ialah ketidakmampuannya membeli sepatu bermerek Bally yang diidamkan selama bertahun-tahun. Sebagai wakil presiden, kesempatan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi terbuka sangat lebar. Namun keinginan tersebut tidak pernah diwujudkan melalui penyalahgunaan fasilitas negara. Hatta memilih hidup sesuai kemampuan ekonomi pribadi dan menjaga batas tegas antara kepentingan publik dan kepentingan keluarga.

Fuad Nasar (2016) menggambarkan sosok Hatta sebagai teladan “bersih jiwa dan bersih harta”, suatu karakter yang lahir dari kesadaran moral mendalam, bukan sekadar kepatuhan administratif. Integritas semacam itu membuat kekuasaan kehilangan daya rusaknya. Jabatan dipandang sebagai amanah, bukan alat memperkaya diri.

Keistimewaan Hatta tidak hanya tampak dalam kehidupan pribadi. Patriotisme telah tumbuh sejak usia muda. Tulisan satiris “Nasib Hindania” yang diterbitkan ketika berusia 17 tahun menunjukkan kesadaran kebangsaan yang matang dan keberanian mengkritik ketidakadilan kolonial. Kajian LP3ES (2025) memperlihatkan bagaimana kecintaan terhadap bangsa diwujudkan melalui pemikiran kritis, bukan kultus individu ataupun slogan kosong. Patriotisme menurut Hatta bukan kebanggaan verbal terhadap tanah air, melainkan kesediaan memperjuangkan keadilan dan martabat bangsa melalui tindakan nyata.

Pelajaran penting tersebut sangat relevan bagi Indonesia kontemporer. Selama beberapa dekade, nasionalisme sering direduksi menjadi simbol-simbol seremonial. Upacara berlangsung megah, pidato kebangsaan terdengar heroik, tetapi korupsi tetap merajalela. Akibatnya, patriotisme kehilangan substansi etik. Hatta menawarkan perspektif berbeda: cinta tanah air harus tercermin dalam perilaku yang melindungi kepentingan rakyat.

Pandangan ekonominya juga menyimpan pesan yang masih aktual. M. Hatta menempatkan keadilan sosial dan kemakmuran merata sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Pasal 33 UUD 1945 menjadi salah satu warisan pemikiran paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kemajuan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok. Pertumbuhan harus berjalan bersama pemerataan. Diskusi LP3ES yang dikutip Republika (2021) menegaskan relevansi gagasan tersebut dalam menghadapi ketimpangan ekonomi masa kini.

Integritas sebagai Kemewahan Moral

Masalahnya, keteladanan sering dianggap tidak realistis. Sebagian kalangan memandang integritas sebagai kemewahan moral yang sulit dipertahankan dalam dunia politik modern. Pandangan tersebut lahir dari asumsi keliru keberhasilan politik hanya dapat dicapai melalui kompromi etis. Hatta membuktikan sebaliknya. Pengaruh moral justru bertahan jauh lebih lama dibanding kekuasaan formal.

Francis Fukuyama (2014) menjelaskan kualitas institusi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan tidak lahir dari regulasi semata, melainkan dari keyakinan masyarakat pemimpin bertindak sesuai prinsip yang diucapkan. Ketika integritas pemimpin runtuh, legitimasi institusi ikut melemah. Sebaliknya, teladan moral memperkuat daya tahan demokrasi.

Pertanyaan berikutnya, dari mana perubahan harus dimulai? Jawabannya bukan dari istana, parlemen, atau kantor pemerintahan semata. Perubahan harus dimulai dari pembentukan budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak perlu menyaksikan kejujuran sebagai perilaku yang dihargai. Sekolah harus mengajarkan keteladanan melalui praktik, bukan hanya teori. Perguruan tinggi perlu menghasilkan intelektual yang berani mempertahankan kebenaran. Organisasi masyarakat mesti menempatkan etika sebagai fondasi kepemimpinan.

Keteladanan memiliki sifat menular. Sebuah tindakan jujur dapat menginspirasi lingkungan yang lebih luas. Sebaliknya, penyimpangan kecil yang dibiarkan akan berkembang menjadi budaya permisif. Lawrence Kohlberg (1984) menjelaskan perkembangan moral individu sangat dipengaruhi oleh contoh konkret yang ditemukan dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain, bangsa tidak akan menghasilkan pemimpin berintegritas apabila ruang publik miskin figur teladan.

Relevansi Bung Hatta justru semakin kuat pada era digital. Kemajuan teknologi telah mempercepat penyebaran informasi, tetapi tidak otomatis memperkuat karakter. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia mengolah data, tetapi tidak mampu menggantikan kejujuran. Transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi tidak menjamin integritas pejabat. Tantangan terbesar abad ke-21 bukan kekurangan teknologi, melainkan kekurangan karakter.

Hatta menunjukkan satu pelajaran penting: kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan oleh kualitas manusia yang menjalankannya. Integritas merupakan fondasi utama seluruh pembangunan. Tanpa integritas, hukum berubah menjadi alat transaksi. Demokrasi berubah menjadi panggung manipulasi. Pembangunan berubah menjadi sarana akumulasi keuntungan kelompok tertentu.

Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan regulasi. Ribuan aturan telah diterbitkan. Lembaga pengawasan telah dibentuk. Sistem administrasi terus diperbarui. Persoalan utama terletak pada krisis keteladanan. Oleh sebab itu, menghadirkan kembali figur seperti Bung Hatta bukan sekadar nostalgia sejarah. Upaya tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa.

Ketika ketidakpercayaan publik semakin meluas, bangsa memerlukan lebih banyak contoh dibanding slogan. Ketika sinisme berkembang menjadi kebiasaan, masyarakat memerlukan bukti kekuasaan masih dapat dijalankan secara bermartabat. Bung Hatta telah menunjukkan kemungkinan tersebut melalui seluruh perjalanan hidupnya.

Integritas memang tidak menghasilkan kemewahan. Integritas juga tidak selalu menghadirkan popularitas. Namun integritas melahirkan sesuatu yang jauh lebih berharga: kepercayaan. Dalam kehidupan berbangsa, tidak ada modal yang lebih penting dibanding kepercayaan publik.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU