Teladan Dari Tokoh Bangsa (3)

Oleh: Farid Wajdi

Di antara berbagai krisis yang dihadapi Indonesia, terdapat satu krisis yang jarang dibahas secara mendalam, tetapi dampaknya sangat menentukan masa depan bangsa, yakni krisis integritas. Kemajuan ekonomi dapat diukur melalui angka pertumbuhan. Pembangunan fisik dapat dilihat melalui jalan, pelabuhan, bendungan, dan gedung-gedung megah. Namun integritas tidak mudah diukur melalui statistik. Kehadirannya justru terlihat ketika seseorang memiliki kesempatan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.

Dalam kehidupan publik modern, kekuasaan sering dipandang sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan. Jabatan menghadirkan akses terhadap fasilitas, jaringan politik, pengaruh ekonomi, dan berbagai bentuk privilese lainnya. Tidak sedikit orang memasuki arena kekuasaan dengan harapan memperoleh manfaat pribadi yang sulit diraih melalui jalur biasa. Akibatnya, batas antara pelayanan publik dan kepentingan pribadi semakin kabur.

Di tengah realitas semacam itu, bangsa Indonesia memiliki satu figur yang hingga kini tetap dikenang sebagai simbol integritas, yakni Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

Nama Hoegeng telah berkembang menjadi semacam standar moral dalam kehidupan publik Indonesia. Ketika masyarakat ingin menggambarkan pejabat yang jujur, bersih, dan tidak mudah dikompromikan, nama Hoegeng hampir selalu muncul dalam percakapan. Fenomena tersebut menarik untuk dicermati. Popularitas Hoegeng tidak lahir dari pidato-pidato heroik atau pencitraan politik. Penghormatan publik tumbuh dari konsistensi perilaku yang memperlihatkan kesatuan antara nilai dan tindakan.

Sebagai Kepala Kepolisian Negara RI pada periode 1968–1971, Hoegeng memimpin salah satu institusi yang memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum. Jabatan tersebut menyediakan berbagai kesempatan untuk menikmati fasilitas kekuasaan. Namun sejarah mencatat arah yang berbeda. Hoegeng justru dikenal karena keberaniannya menolak berbagai bentuk penyimpangan yang dianggap lumrah oleh banyak orang.

Salah satu kisah yang sering dikutip berkaitan dengan penolakannya terhadap gratifikasi dan berbagai bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi jabatan. Berbagai sumber yang dihimpun oleh KPK melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC, 2024) mengisahkan bagaimana Hoegeng menolak hadiah, fasilitas, bahkan berbagai bentuk pendekatan yang mengandung konflik kepentingan. Dalam salah satu cerita yang terkenal, upaya memengaruhi keputusan melalui perempuan cantik pun tidak berhasil menggoyahkan prinsip yang dipegangnya. Bagi Hoegeng, integritas bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan.

Pelajaran penting dari kisah tersebut bukan terletak pada dramatisasi peristiwanya, melainkan pada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Korupsi sering dipahami secara sempit sebagai pencurian uang negara. Padahal penyimpangan kekuasaan memiliki bentuk yang jauh lebih luas. Gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, dan berbagai fasilitas yang diberikan untuk memperoleh perlakuan khusus merupakan bagian dari persoalan integritas.

Dalam perspektif etika publik, penyimpangan biasanya tidak dimulai dari pelanggaran besar. Penyimpangan sering berawal dari toleransi terhadap pelanggaran kecil. Michael Sandel (2009) menjelaskan degradasi moral dalam ruang publik berlangsung ketika masyarakat mulai menganggap praktik yang salah sebagai sesuatu yang wajar. Ketika batas antara benar dan salah semakin kabur, integritas perlahan kehilangan makna.

Hoegeng memilih jalan yang berbeda. Prinsip dijaga bahkan ketika tidak ada tekanan publik. Kejujuran dipertahankan meskipun berpotensi menimbulkan risiko politik. Pilihan tersebut tidak selalu menghadirkan kenyamanan. Integritas sering kali menempatkan seseorang dalam posisi yang berhadapan dengan kepentingan kelompok kuat. Namun justru dalam situasi itulah kualitas kepemimpinan diuji.

Keberanian moral menjadi aspek penting yang sering terlupakan dalam diskusi mengenai kepemimpinan. Banyak pemimpin memiliki kecerdasan teknis. Banyak pula yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Akan tetapi, tidak semua memiliki keberanian mempertahankan prinsip ketika berhadapan dengan tekanan kekuasaan.

Aristoteles sejak berabad-abad lalu menempatkan keberanian sebagai salah satu kebajikan utama dalam kehidupan publik. Keberanian bukan sekadar kemampuan menghadapi ancaman fisik, melainkan kemampuan mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi risiko pribadi. Dalam konteks modern, keberanian moral menjadi fondasi integritas.

Relevansi teladan Hoegeng semakin terasa dalam kehidupan Indonesia saat ini. Kemajuan teknologi informasi membuat publik semakin mudah mengakses berbagai informasi mengenai perilaku elite politik dan pejabat negara. Transparansi meningkat. Pengawasan publik berkembang. Namun pada saat yang sama, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan konflik kepentingan masih terus bermunculan.

Situasi tersebut melahirkan paradoks. Regulasi semakin lengkap, tetapi pelanggaran tetap terjadi. Sistem pengawasan semakin canggih, tetapi penyimpangan belum berhasil dihilangkan. Kondisi tersebut menunjukkan persoalan utama tidak semata-mata terletak pada kelemahan sistem. Faktor manusia tetap menjadi elemen yang sangat menentukan.

Francis Fukuyama (2014) menegaskan institusi yang baik membutuhkan manusia yang memiliki karakter baik. Regulasi hanya berfungsi sebagai pagar. Kualitas moral individu menentukan bagaimana pagar tersebut dijalankan. Tanpa integritas, hukum dapat dimanipulasi. Tanpa integritas, kewenangan berubah menjadi alat transaksi.

Di sinilah letak pentingnya keteladanan. Keteladanan menghadirkan contoh konkret mengenai bagaimana nilai moral diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Generasi muda tidak hanya membutuhkan teori tentang kejujuran, melainkan figur yang memperlihatkan bagaimana kejujuran dijalankan dalam situasi yang sulit.

Masalahnya, budaya keteladanan dalam kehidupan publik semakin melemah. Ruang media lebih sering dipenuhi kontroversi dibanding inspirasi. Popularitas lebih banyak diperoleh melalui sensasi dibanding prestasi moral. Akibatnya, perhatian publik terhadap figur-figur berintegritas menjadi semakin terbatas.

Kesulitan Membangun Karakter Kolektif

Padahal bangsa yang kehilangan teladan akan mengalami kesulitan membangun karakter kolektif. Albert Bandura (1977) melalui teori pembelajaran sosial menjelaskan manusia belajar bukan hanya melalui instruksi, melainkan melalui observasi terhadap perilaku orang lain. Ketika figur publik memperlihatkan integritas, perilaku tersebut berpotensi menginspirasi masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, ketika penyimpangan menjadi pemandangan sehari-hari, toleransi terhadap pelanggaran akan meningkat.

Oleh sebab itu, membicarakan Hoegeng bukan sekadar mengenang masa lalu. Upaya tersebut merupakan bagian dari kebutuhan strategis membangun budaya integritas. Kisah Hoegeng menunjukkan jabatan publik tidak harus identik dengan kompromi moral. Kekuasaan tidak harus menghasilkan penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum tidak harus tunduk kepada tekanan politik.

Pertanyaan berikutnya, dari mana proses membangun integritas harus dimulai? Jawabannya tidak cukup melalui penegakan hukum. Penegakan hukum memang penting, tetapi integritas harus dibangun jauh sebelum seseorang menduduki jabatan publik. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan partai politik memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam membentuk karakter.

Selain itu, sistem politik perlu memberikan penghargaan lebih besar kepada rekam jejak moral. Kompetensi teknis memang penting, tetapi integritas harus ditempatkan sebagai syarat utama kepemimpinan. Bangsa tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas, melainkan juga pemimpin yang mampu mengatakan tidak terhadap godaan kekuasaan.

Hoegeng telah menunjukkan teladan tersebut melalui seluruh perjalanan hidupnya. Kesederhanaan, kejujuran, keberanian, dan konsistensi menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Tidak mengherankan apabila nama Hoegeng tetap hidup dalam ingatan publik jauh setelah masa jabatannya berakhir.

Dalam suasana meningkatnya ketidakpercayaan terhadap elite politik dan institusi publik, figur seperti Hoegeng menghadirkan harapan. Harapan integritas masih mungkin dipertahankan. Harapan kekuasaan masih dapat dijalankan secara bermartabat. Harapan pelayanan publik tidak harus tunduk kepada kepentingan pribadi.

Bangsa yang sehat memerlukan lebih banyak orang jujur dibanding orang terkenal. Bangsa yang kuat memerlukan lebih banyak keberanian moral dibanding keberanian retoris. Bangsa yang ingin maju memerlukan lebih banyak pemimpin yang bersedia menolak godaan kekuasaan sebagaimana telah dicontohkan oleh Hoegeng. Warisan terbesar Hoegeng bukan jabatan yang pernah dipegangnya. Warisan terbesar tersebut adalah keyakinan integritas tetap mungkin dipertahankan bahkan ketika godaan kekuasaan berada dalam jangkauan tangan.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU