Teladan Dari Tokoh Bangsa (4)Teladan Dari Tokoh Bangsa (4)TeladanDariTokohBangsa(4)

Oleh: Farid Wajdi

Setiap bangsa membutuhkan teladan. Bukan sekadar pemimpin, pejabat, atau tokoh terkenal, melainkan figur yang mampu menghadirkan keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Sejarah membuktikan kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, kecanggihan teknologi, atau kelengkapan regulasi. Kemajuan juga ditentukan oleh kualitas moral para pemimpinnya.

Indonesia sesungguhnya memiliki warisan keteladanan yang sangat kaya. Mohammad Hatta menunjukkan integritas dalam pengelolaan kekuasaan. Ir. Sutami memperlihatkan kesederhanaan di tengah akses terhadap proyek-proyek bernilai besar. Hoegeng Iman Santoso menghadirkan keberanian menolak gratifikasi dan intervensi kekuasaan. Jaksa Agung Soeprapto dikenal karena independensi dan keberanian menegakkan hukum. Banyak tokoh lain meninggalkan jejak moral yang hingga kini tetap dikenang.

Namun muncul satu pertanyaan yang semakin relevan dalam kehidupan kebangsaan: mengapa keteladanan terasa semakin langka? Pertanyaan tersebut tidak lahir dari romantisme sejarah ataupun nostalgia masa lalu. Pertanyaan tersebut muncul dari kenyataan sosial yang semakin sering memperlihatkan jurang antara harapan publik dan perilaku elite. Berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi kekuasaan, serta praktik politik transaksional terus bermunculan. Pada saat yang sama, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi publik mengalami fluktuasi yang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan antara rakyat dan pemimpin.

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah hukum. Korupsi memang melanggar hukum. Penyalahgunaan jabatan juga merupakan persoalan hukum. Namun akar terdalamnya terletak pada krisis keteladanan.

Ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang memperlihatkan keberhasilan melalui manipulasi, penyimpangan perlahan dianggap normal. Ketika masyarakat terus-menerus menyaksikan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan pemimpin, muncul keyakinan moralitas hanyalah retorika. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut melahirkan budaya sinisme.

Budaya sinisme merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Sinisme membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Sinisme mengikis partisipasi warga negara. Sinisme menumbuhkan keyakinan perubahan positif mustahil terjadi. Ketika keadaan tersebut berlangsung terlalu lama, demokrasi kehilangan energi moral yang dibutuhkan untuk bertahan.

Robert Putnam (1993) menjelaskan kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memungkinkan kerja sama publik. Kepercayaan tidak lahir dari pidato ataupun propaganda. Kepercayaan lahir dari pengalaman kolektif melihat pemimpin yang dapat dipercaya. Di sinilah keteladanan menjadi sangat penting.

Keteladanan bukan sekadar kualitas individual. Keteladanan merupakan instrumen pembangunan sosial. Masyarakat belajar melalui contoh. Anak-anak belajar melalui perilaku yang mereka lihat. Generasi muda membangun orientasi moral melalui figur yang mereka kagumi. Organisasi membentuk budaya melalui perilaku para pemimpinnya.

Albert Bandura (1977) menyebut proses tersebut sebagai social learning. Manusia mempelajari nilai dan perilaku melalui observasi terhadap tindakan orang lain. Oleh sebab itu, keberadaan figur teladan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibanding ceramah moral yang panjang.

Masalahnya, ruang publik Indonesia saat ini lebih banyak menghasilkan selebritas daripada teladan. Popularitas sering menjadi ukuran keberhasilan yang lebih dominan dibanding integritas. Kecepatan informasi membuat sensasi lebih mudah menyebar dibanding kebajikan. Akibatnya, figur yang memperoleh perhatian luas belum tentu memiliki kualitas moral yang layak dicontoh.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam dunia politik. Kompetisi politik modern sering menempatkan pencitraan sebagai instrumen utama. Keberhasilan komunikasi dianggap lebih penting dibanding konsistensi perilaku. Akibatnya, publik sering disuguhi pertunjukan simbolik yang tidak selalu sejalan dengan praktik nyata.

Guy Debord (1967) menyebut kondisi tersebut sebagai "society of the spectacle", sebuah masyarakat yang lebih banyak mengonsumsi citra daripada substansi. Dalam situasi semacam itu, keteladanan berisiko tergantikan oleh popularitas. Padahal bangsa tidak dapat dibangun hanya melalui citra.

Bangsa memerlukan figur yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Bangsa memerlukan pemimpin yang sanggup membatasi dirinya sendiri ketika kesempatan menyalahgunakan jabatan terbuka lebar. Bangsa memerlukan pejabat yang memandang amanah publik sebagai tanggung jawab moral, bukan sumber keuntungan pribadi.

Keteladanan menjadi semakin mendesak karena Indonesia sedang menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat. Revolusi digital mengubah pola komunikasi. Kecerdasan buatan mengubah cara bekerja. Globalisasi mempercepat pertukaran budaya dan informasi. Namun seluruh perubahan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kematangan moral.

Yuval Noah Harari (2018) mengingatkan tantangan terbesar abad ke-21 bukan semata persoalan teknologi, melainkan kemampuan manusia mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah percepatan perubahan. Kemajuan teknologi tanpa kemajuan moral berpotensi menghasilkan krisis yang lebih kompleks.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap keteladanan bahkan dapat dikategorikan sebagai agenda darurat. Alasannya sederhana. Regulasi tidak mampu mengawasi seluruh perilaku manusia. Pengawasan memiliki keterbatasan. Hukum baru bekerja setelah pelanggaran terjadi. Keteladanan bekerja sebelum pelanggaran muncul.

Keteladanan Tokoh Bangsa

Keteladanan membangun pengendalian diri. Keteladanan menumbuhkan kesadaran moral. Keteladanan menghadirkan standar perilaku yang menjadi acuan bersama dalam kehidupan sosial. Pertanyaan berikutnya, dari mana proses membangun kembali budaya keteladanan harus dimulai?

Jawabannya tidak cukup melalui pergantian pemimpin. Persoalan yang dihadapi bersifat kultural dan struktural sekaligus. Perubahan harus dimulai dari keluarga, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, partai politik, lembaga keagamaan, birokrasi, hingga dunia usaha.

Pendidikan karakter harus ditempatkan kembali sebagai prioritas utama. Selama ini pendidikan sering terjebak dalam orientasi akademik yang terlalu sempit. Nilai ujian dianggap lebih penting dibanding kejujuran. Prestasi formal memperoleh perhatian lebih besar dibanding integritas. Akibatnya, pendidikan menghasilkan individu yang kompeten secara teknis tetapi belum tentu matang secara moral.

Selain itu, proses rekrutmen kepemimpinan perlu mengalami pembaruan. Rekam jejak integritas harus memperoleh bobot yang lebih besar dibanding popularitas atau kekuatan finansial. Bangsa yang ingin maju tidak dapat terus-menerus menyerahkan kepemimpinan kepada figur yang unggul dalam pencitraan tetapi lemah dalam karakter.

Pelajaran paling berharga dari Hatta, Sutami, Hoegeng, Soeprapto, dan berbagai tokoh bangsa lainnya terletak pada satu kesamaan mendasar: kemampuan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kesamaan tersebut bukan kebetulan. Integritas selalu berakar pada kesediaan mengendalikan ambisi pribadi demi tujuan yang lebih besar.

Sebagian orang beranggapan keteladanan semacam itu sudah tidak relevan dalam dunia modern yang kompetitif. Anggapan tersebut justru menunjukkan kesalahpahaman mendasar mengenai pembangunan bangsa. Kemajuan ekonomi tanpa integritas hanya menghasilkan ketimpangan. Demokrasi tanpa integritas hanya menghasilkan transaksi politik. Kekuasaan tanpa integritas hanya menghasilkan penyalahgunaan kewenangan.

Oleh sebab itu, keteladanan bukan warisan masa lalu yang layak disimpan dalam buku sejarah. Keteladanan merupakan kebutuhan masa kini dan masa depan. Tanpa keteladanan, bangsa kehilangan arah moral. Tanpa keteladanan, kepercayaan publik terus mengalami erosi. Tanpa keteladanan, pembangunan kehilangan fondasi etik yang membuatnya bermakna.

Indonesia membutuhkan lebih banyak figur yang mampu membuktikan kekuasaan dapat dijalankan secara bersih, sederhana, dan bertanggung jawab. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memahami jabatan sebagai amanah, bukan privilese. Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan dibanding slogan.

Ketika ketidakpercayaan publik semakin meluas, menghadirkan kembali keteladanan bukan sekadar pilihan moral. Keharusan tersebut telah berubah menjadi agenda darurat kebangsaan. Sebab sejarah menunjukkan satu pelajaran penting: bangsa yang kehilangan teladan pada akhirnya akan kehilangan arah. Sebaliknya, bangsa yang mampu melahirkan dan memelihara teladan akan selalu memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU