Tertangkapnya Kepala Badan Gizi Nasional: Cermin Buram Komunikasi Politik di Indonesia

Oleh Maria Ulfa Batoebara

Tertangkapnya seorang pejabat tinggi negara, termasuk jika melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional, menjadi peristiwa yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada komunikasi politik pemerintah.

Di mata publik, kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara semakin memperkuat persepsi bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dalam perspektif komunikasi politik, kepercayaan publik merupakan modal utama pemerintah. Ketika pejabat yang seharusnya menjalankan amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tersandung kasus korupsi, pesan-pesan politik mengenai integritas, transparansi, dan pelayanan publik menjadi kehilangan kredibilitas. Masyarakat cenderung menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara narasi yang disampaikan pemerintah dengan realitas yang terjadi.

Kasus semacam ini juga menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak cukup hanya dilakukan melalui pidato, kampanye, atau publikasi media. Komunikasi politik yang efektif harus tercermin dalam tindakan nyata para pejabat publik. Ketika korupsi terjadi secara berulang, publik akan lebih percaya pada fakta yang mereka lihat daripada pesan-pesan resmi yang disampaikan pemerintah.

Di era digital saat ini, informasi mengenai kasus korupsi menyebar dengan sangat cepat melalui media massa dan media sosial. Akibatnya, dampak reputasional terhadap lembaga negara menjadi semakin besar. Publik dapat dengan mudah membangun opini bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya politik yang sulit diberantas, meskipun pemerintah terus menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian, penting untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu proses hukum yang berjalan. Penilaian terhadap seseorang harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Meski begitu, dari sudut pandang komunikasi politik, setiap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik tetap menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi, pengawasan, dan pembangunan budaya integritas harus terus diperkuat.

Pada akhirnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara memperlihatkan bahwa tantangan terbesar komunikasi politik di Indonesia bukan terletak pada kemampuan menyampaikan pesan, melainkan pada kemampuan menghadirkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila integritas para pemimpin terlihat nyata dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Undhar