Tiga Lembaga Istimewa dan Banleg DPRK Aceh Utara: Menjaga Api Peradaban di Tanah Pase

"Sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh jalan yang mulus dan gedung yang menjulang. Ia dibangun oleh pendidikan yang mencerahkan akal, adat yang menjaga martabat, serta kepedulian sosial yang menguatkan sesama. Ketika ketiganya bertemu, lahirlah peradaban yang berumur panjang," ujar Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi AR (foto).

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi AR

Pagi itu, Senin, 13 Juli 2026, langit Aceh Utara menggantung teduh di atas Gedung DPRK. Di balik dinding ruang sidang Badan Legislasi (Banleg), sebuah pertemuan berlangsung tanpa hiruk-pikuk massa, tanpa gemuruh tepuk tangan. Namun, di sanalah sesungguhnya sedang dirajut sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pembahasan anggaran atau regulasi.

Tiga lembaga keistimewaan Aceh, yakni Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Baitul Mal, dan Majelis Adat Aceh (MAA), duduk berhadapan dengan para legislator Banleg DPRK Aceh Utara. Mereka datang membawa suara dari akar masyarakat, dari ruang-ruang kelas tempat ilmu ditanamkan, dari meunasah tempat adat diwariskan, hingga dari rumah-rumah dhuafa yang masih berharap hadirnya tangan-tangan kepedulian.

Pertemuan itu ibarat tiga anak sungai yang mengalir menuju muara yang sama: menjaga marwah Aceh melalui pendidikan, adat, dan kemaslahatan umat.

Pendidikan yang Menyalakan Cahaya

Bagi masyarakat Aceh, pendidikan bukan sekadar proses belajar-mengajar. Ia adalah perjalanan panjang membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap bangsanya.

Di pundak MPD, amanah itu dipikul setiap hari. Ketua MPD Aceh Utara, H. Razali, S.Pd. (foto), memahami bahwa mutu pendidikan tidak lahir begitu saja. Ia membutuhkan perhatian, pengawasan, dan dukungan yang berkelanjutan. Sebab, dari ruang-ruang sekolah hari ini, lahir para pemimpin Aceh di masa depan.

Ketua MPD Aceh Utara, H. Razali, S.Pd.

Pendidikan adalah lampu yang menerangi jalan. Namun, lampu tak akan menyala tanpa minyak yang cukup. Karena itu, penguatan kelembagaan pendidikan menjadi bagian penting dari perjuangan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.

Di hadapan Banleg DPRK, mereka berharap pendidikan tidak hanya menjadi slogan dalam pidato pembangunan, tetapi benar-benar mendapat ruang yang layak dalam kebijakan daerah.

Adat yang Menjaga Identitas

Jika pendidikan adalah cahaya, maka adat adalah akar. Di Aceh, adat bukan peninggalan masa lalu yang disimpan dalam lembaran sejarah. Ia hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia hadir dalam musyawarah gampong, dalam penyelesaian sengketa, serta dalam tata krama sosial yang mengajarkan penghormatan kepada orang tua dan pemimpin.

Ketua MAA Aceh Utara, T. Idris Thaib, S.E., (foto) datang dengan membawa kegelisahan yang sama: bagaimana menjaga adat agar tetap relevan di tengah arus modernisasi yang bergerak semakin cepat. Di tengah derasnya pengaruh budaya luar, keberadaan MAA menjadi benteng yang menjaga identitas masyarakat Aceh.

Ketua MAA Aceh Utara, T. Idris Thaib, S.E

Sebab, sebuah bangsa yang kehilangan adatnya ibarat pohon yang tercerabut dari akar. Mungkin masih berdiri untuk sementara waktu, tetapi perlahan akan kehilangan kekuatannya. Karena itulah, dukungan terhadap lembaga adat bukan semata-mata persoalan administrasi. Ia adalah investasi untuk menjaga jati diri generasi yang akan datang.

Baitul Mal dan Wajah Kepedulian Sosial

Sementara itu, Baitul Mal hadir membawa suara kaum yang sering luput dari sorotan. Di balik angka-angka zakat, infak, dan sedekah, terdapat cerita tentang keluarga yang membutuhkan uluran tangan, anak yatim yang menanti perhatian, dan masyarakat miskin yang berharap kehidupan yang lebih baik.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara, Samsul Bahri, S.E. (foto), memahami bahwa tugas lembaganya bukan sekadar mengelola dana umat. Lebih dari itu, Baitul Mal menjadi jembatan antara mereka yang memiliki kelebihan rezeki dan mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara, Samsul Bahri, S.E.

Dalam perspektif pembangunan, Baitul Mal sesungguhnya sedang menjalankan misi besar: memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan kelompok yang lemah. Ia adalah wajah nyata dari nilai-nilai keislaman yang mengajarkan solidaritas dan keadilan sosial.

Banleg DPRK dan Ikhtiar Menyatukan Langkah

Di seberang meja audiensi, Banleg DPRK Aceh Utara mendengarkan seluruh aspirasi tersebut. Ketua Banleg, Mawardi, S.E. (foto), bersama Wakil Ketua III DPRK sekaligus Koordinator Banleg, Aidi Habibi AR, menyadari bahwa ketiga lembaga ini bukanlah institusi biasa. Mereka merupakan pilar yang menjaga keistimewaan Aceh dari tiga sisi yang berbeda, tetapi saling terhubung.

“Pendidikan membentuk akal. Adat membentuk karakter. Baitul Mal membangun empati sosial. Tanpa salah satunya, bangunan peradaban Aceh akan kehilangan keseimbangannya,” sebut Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi AR.

Ketua Banleg, Mawardi, S.E.

Karena itulah, Banleg memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan, mulai dari peningkatan kesejahteraan pengurus, penguatan dukungan operasional, hingga gagasan pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Keistimewaan Aceh Utara.

Gagasan forum tersebut bukan sekadar wadah koordinasi. Ia adalah ruang pertemuan berbagai pemikiran, tempat pendidikan, adat, dan kesejahteraan sosial dapat saling mengisi serta melahirkan kebijakan yang lebih utuh.

Menulis Babak Baru Keistimewaan Aceh

Sesungguhnya, pertemuan itu bukan hanya tentang honorarium atau anggaran daerah. Di balik berbagai istilah teknokratis tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan besar: bagaimana menjaga ruh keistimewaan Aceh agar tetap hidup dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat?

Ketika MPD berbicara tentang pendidikan, mereka sedang membangun masa depan. Ketika MAA berbicara tentang adat, mereka sedang menjaga identitas. Ketika Baitul Mal berbicara tentang zakat dan kemaslahatan, mereka sedang merawat nurani masyarakat.

Dan ketika Banleg DPRK membuka pintu dialog serta menyiapkan payung regulasi, sesungguhnya mereka sedang membantu menyusun fondasi bagi keberlanjutan ketiga misi besar itu.

Siang itu, audiensi ditutup dengan jabat tangan dan senyum optimistis. Namun, sesungguhnya yang lahir bukan sekadar kesepahaman.

“Yang lahir adalah harapan. Harapan bahwa pendidikan akan semakin bermutu. Harapan bahwa adat akan tetap dihormati. Harapan bahwa kaum lemah akan semakin terlindungi,” kata Ketua Banleg, Mawardi, S.E.

Dan harapan bahwa Aceh Utara tetap berdiri sebagai tanah yang menjaga keistimewaannya, bukan hanya dalam lembaran qanun, tetapi juga dalam denyut kehidupan masyarakatnya.

"Peradaban tidak lahir dari bangunan batu, melainkan dari manusia-manusia yang menjaga ilmu, memuliakan adat, dan berbagi kepada sesama. Ketika tiga lembaga istimewa berjalan beriringan bersama parlemen, sesungguhnya Aceh sedang menulis masa depannya dengan tinta yang paling mulia,” pungkas Aidi Habibi AR, Koordinator Banleg. (Adv)