Trauma Arun dan Defisit Komunikasi; Polemik Blok Andaman Aceh

Oleh: Dr. Kamaruddin Hasan

Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman yang diperkirakan mencapai 8–10 Trillion Cubic Feet (TCF) menghadirkan optimisme baru bagi masa depan ekonomi Aceh. Pemerintah pusat menyebutnya sebagai salah satu temuan energi terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Investor internasional, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil menyambutnya sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun di balik optimisme tersebut, muncul gelombang kritik dan kecemasan publik yang terus menguat. Perdebatan mengenai pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat (Onshore Processing Facility/OPF) atau di laut (offshore processing facility), tuntutan agar gas Andaman diolah melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, hingga desakan transparansi skema bagi hasil menunjukkan bahwa persoalan utama sesungguhnya bukan hanya soal energi, melainkan soal kepercayaan.

Polemik Blok Andaman hari ini memperlihatkan satu realitas penting, bahwa Aceh sedang berhadapan dengan trauma sejarah sekaligus defisit ranah komunikasi damai dan publik, daalm hal inilah akar persoalan yang perlu dipahami secara jernih.

Trauma Kolektif Bernama Arun

Dalam ilmu komunikasi, memori kolektif (collective memory) merupakan pengalaman sejarah yang terus hidup dalam kesadaran sosial masyarakat dan mempengaruhi cara mereka memandang realitas masa kini. Maurice Halbwachs menyebut bahwa masyarakat tidak pernah benar-benar melupakan pengalaman traumatis yang pernah mereka alami. Memori tersebut akan selalu menjadi referensi ketika menghadapi situasi yang serupa.

Bagi masyarakat Aceh, tentu memori itu bernama Arun, selama puluhan tahun, Arun menjadi salah satu sumber devisa terbesar Indonesia. Ribuan kargo LNG diekspor ke berbagai negara. Kilang Arun bahkan pernah menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia. Namun kemegahan tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Aceh. Banyak kalangan menilai bahwa manfaat ekonomi yang diterima daerah sangat jauh dibandingkan nilai kekayaan alam yang dieksploitasi.

Dalam perspektif komunikasi, kegagalan terbesar Arun bukan semata pada aspek ekonomi, tetapi pada kegagalan menghadirkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap proyek tersebut. Masyarakat melihat kekayaan alam mereka diangkut keluar daerah, sementara kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan tetap menjadi persoalan yang belum selesai.

Karena itu, ketika cadangan gas Andaman ditemukan, masyarakat Aceh tidak melihatnya sebagai proyek baru. Mereka melihatnya melalui lensa pengalaman lama. Masyarakat membandingkan Andaman dengan Arun, dan bertanya; apakah sejarah akan terulang kembali? Pertanyaan ini wajar, sebab sejarah yang tidak diselesaikan akan selalu kembali dalam bentuk kecurigaan.

Defisit Komunikasi

Polemik yang berkembang saat ini sesungguhnya menunjukkan adanya defisit komunikasi damai dan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pandangan Jürgen Habermas melalui teori Public Sphere menjelaskan bahwa kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dibangun melalui ruang dialog yang terbuka, rasional dan partisipatif. Ketika informasi tidak tersedia secara memadai, maka ruang publik akan diisi oleh spekulasi, asumsi dan ketidakpercayaan.

Hari ini publik Aceh masih mempertanyakan berbagai hal mendasar. Misalnya, berapa besar manfaat untuk Masyarakat Aceh? Berapa besar manfaat ekonomi yang akan diterima Aceh? Berapa tenaga kerja lokal yang akan diserap? Bagaimana skema hilirisasi industri? Apakah fasilitas pengolahan akan dibangun di Aceh atau di luar Aceh? Bagaimana skema Participating Interest (PI) 10 persen? Sejauh mana keterlibatan Pemerintah Aceh dalam pengambilan keputusan?

Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang jelas, maka yang tumbuh adalah kegelisahan publik. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi. Komunikasi berpean sebagai jembatan dalam membangun kepercayaan (trust building). Tentu kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek strategis nasional.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tantangan terbesar Blok Andaman bukan terletak pada teknologi pengeboran laut dalam, melainkan bagaimana membangun komunikasi yang mampu menjembatani kepentingan negara, investor dan masyarakat Aceh.

Dalam perspektif Islam hal tersebut menjadi Amanah untuk keadilan. Islam memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan sumber daya yang menyangkut kemaslahatan publik. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini mengandung pesan bahwa kekuasaan dan sumber daya publik adalah amanah yang harus dikelola secara adil dan transparan. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks Blok Andaman, amanah itu berada di tangan pemerintah, regulator, investor dan seluruh pemangku kepentingan. Memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang terkandung di perairan Aceh benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Islam tidak menolak investasi. Islam juga tidak menolak pembangunan. Namun Islam menolak ketidakadilan, monopoli manfaat dan pengabaian hak-hak masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah penghasil.

Jangan Mengulang Kesalahan Komunikasi Arun

Aceh hari ini bukan Aceh tahun 1970-an. Masyarakat jauh lebih terdidik, akses informasi lebih terbuka, dan ruang publik digital berkembang sangat cepat. Setiap kebijakan akan diuji oleh opini publik. Karena itu pendekatan komunikasi satu arah tidak lagi relevan.

Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, SKK Migas, BPMA, Mubadala Energy dan para pihak perlu membangun model komunikasi kolaboratif yang melibatkan semua elemen Masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, LSM, Pengusaha, media massa, masyarakat sipil dan lainnya sejak awal proses pengambilan keputusan.

Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi setelah keputusan dibuat, namun mesti dilibatkan dalam prosesnya. Jika komunikasi dilakukan secara terbuka, transparan dan partisipatif, maka Blok Andaman berpotensi menjadi simbol kebangkitan ekonomi Aceh. Namun jika komunikasi damai dan publik diabaikan, maka proyek ini berisiko melahirkan ketidakpercayaan baru yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Maka, perdebatan tentang Blok Andaman bukan sekadar perdebatan mengenai gas, kilang, atau investasi. Namun menjadi perdebatan tentang keadilan, partisipasi dan masa depan Aceh. Trauma Arun mengajarkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Sementara teori komunikasi mengajarkan bahwa pembangunan yang berhasil selalu dibangun di atas fondasi kepercayaan publik.

Karena itu, pelajaran terbesar yang harus dipetik dari polemik Blok Andaman secara sederhana; jangan hanya mengebor gas, tetapi bangun juga kepercayaan masyarakat. Sebab cadangan energi dapat habis suatu hari nanti, tetapi kepercayaan publik yang hilang akan jauh lebih sulit untuk dipulihkan.

Blok Andaman dapat menjadi berkah bagi Aceh. Namun keberkahan itu hanya akan lahir ketika pengelolaannya dilakukan secara adil, transparan, partisipatif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Jika tidak, Andaman hanya akan menjadi nama baru dari cerita lama yang belum pernah benar-benar selesai.

Akademisi Universitas Malikussaleh, penggiat Peace Communication