Unras Di Mapolres Tebingtinggi Persoalkan BappedaUnras Di Mapolres Tebingtinggi Persoalkan BappedaUnrasDiMapolresTebingtinggiPersoalkanBappeda

TEBINGTINGGI (Waspada.id). Puluhan pengunjuk rasa menamakan dirinya Tebingtinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Mapolres Tebingtinggi di Jalan Pahlawan, Kamis (9/4), dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan.

Unras ini dilakukan meminta aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan gunakan anggaran 2024 di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Tebingtinggi.

TTB menyebut Erwin Suheri Damanik yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi diperiksa.

Koordinator aksi Aswadi Simatupang, menyatakan tuntutan ini terkait besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan anggaran Bappeda dengan dugaan penyimpangan.

"Kita minta Polres mengusut kasus ini, karena jadi pembicaraan masyarakat seperti di media sosial," ujar Aswadi yang juga Ketua DPD BKPRMI Kota Tebingtinggi.

Dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada media, terdapat tujuh tuntutan TTB terkait masalah Bappeda. Diantaranya, pemeriksaan terhadap anggaran makan dan minum, pemeriksaan terhadap penyediaan barang dan jasa, kejanggalan penggunaan mobil dinas serta dugaan mark up pengadaan moubiler di Bappeda pada anggaran 2024.

Aswadi Simatupang, mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dimas) ke Polres Tebingtinggi agar segera ditindak lanjuti. "Pengaduan kami itu disertai bukti-bukti pendukung. Jadi tak ada alasan didiamkan," tegas Ketua BKPRMI ini.

Terkait itu, Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi Budi Sihombing, membenarkan telah menerima Dumas dari TTB. Pihaknya sudah menindak lanjuti pengaduan ini, khususnya pada pengadaan makan dan minum dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). "Kita sudah proses dan saat ini dalam tahap pengumpulan data yang akurat," ujar Kasat Reskrim.

Pihaknya juga, tambah Budi Sihombing, terbuka menerima data tambahan jika memang ada pada TTB. "Makin lengkap datanya makin cepat prosesnya," pungkas dia.

Beberapa orator pengunjuk rasa menuntut agar proses yang dilakukan Polres bersifat transparan agar diketahui masyarakat bagaimana penanganannya. "Kami akan datang lagi dengan jumlah besar jika terdapat indikasi dipetieskan," cetus seorang orator. Unras tersebut berakhir dengan damai tanpa insiden berarti. (Lik)