Untuk Pemerataan, Kebijakan Pariwisata Daerah Perlu DidorongUntuk Pemerataan, Kebijakan Pariwisata Daerah Perlu DidorongUntukPemerataan,KebijakanPariwisataDaerahPerluDidorong

JAKARTA (Waspada): Kebijakan pariwisata daerah perlu didorong untuk pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting untuk diperhatikan demi kemajuan sebuah daerah wisata. Kebersihan lingkungan, ketersediaan fasilitas umum yang representatif, dan lingkungan sosial yang nyaman seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

“Sebagain besar daerah kunjungan wisata di Indonesia masih minim fasilitas infrastruktur, dapat dilihat dari akses menuju tempat wisata, kurang diperhatikannya kebersihan toilet dan sarana dan prasarana pendukung lainnya”, ujar Wakil Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Lily Salurapa saat rapat dengar pendapat umum, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Sementara pakar pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Galih Kusumah menilai kendala implementasi kebijakan pariwisata nasional di Indonesia masih adanya kompetisi antar instansi pemerintah.

“Kompetisi antar Institusi Pemerintah terjadi karena adanya program yang mirip/identik antar dua institusi pemerintah yang berbeda, sehingga terkesan berkompetisi, khususnya dalam bidang kepariwisataan”, jelas Galih.

Menurutnya perkembangan pariwisata juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Sementara sebagain daerah wisata yang program pengembangan kapasitas SDM cenderung artifisial (tidak alami).

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) Maulana Yusran, mengungkapkan permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pariwisata tidak sejalannya peraturan atau kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pariwisata tidak memiliki pegangan dan perkembangannya hanya terjadi secara spontanius yang berdampak pada kualitas lingkungan jadi menurun, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima dan kepasitas SDM pariwisata masih rendah”, ungkapnya. (J05)