Wacana Perpendek Masa Tinggal Jemaah Haji Di Saudi Masih DikajiWacana Perpendek Masa Tinggal Jemaah Haji Di Saudi Masih DikajiWacanaPerpendekMasaTinggalJemaahHajiDiSaudiMasihDikaji

Laporan Haji: Muhammad Ishak

ARAB SAUDI (Waspada): Menyusul pengumuman kuota haji lebih awal dari Kerajaan Arab Saudi, kini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI, akan menyiapkan tahapan-tahapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024, termasuk wacana memperpendek masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag RI, Prof Dr Hilman Latief, Kamis (20/7) menuturkan, Arab Saudi biasanya mengumumkan kuota haji di awal tahun, biasanya bulan Januari. Namun kali ini, kuota haji 2024 untuk seluruh negara, termasuk Indonesia diumumkan lebih awal, yakni sehari setelah puncak haji 2023.

"Artinya semua negara diminta untuk mempersiapkan berbagai persiapan agar lebih baik dan lebih matang. Insha Allah persiapan kita bisa lebih baik," ujarnya seraya mengatakan, sebagai acuan tahun depan pihaknya telah mempelajari banyak hal terkait penyelenggaraan haji 2023.

"Hasil evaluasi tahun ini akan dijadikan acuan untuk menata ulang dan menyusun skenario baru dan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan," kata Hilman, sembari menuturkan, saat ini timnya sedang menyusun dan mendesain konteks keberangkatan dan kepulangan jemaah.

Bukan hanya itu, Ditjen PHU Kemenag juga akan mendesain ulang penyelenggaraan ibadah haji, utamanya terkait masa atau lama waktu tinggal jemaah di Tanah Suci. "Jika memungkinkan, masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci akan dipangkas menjadi lebih singkat," tambah Hilman.

Sebagaimana diamanah oleh Bapak Menteri Agama, pihaknya diminta mendesain ulang tentang lama stay jemaah di Madinah dan di Makkah. "Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia," imbuhnya.

Layanan Armuzna

Kemenag juga akan menyiapkan special force atau tim khusus yang bertugas selama prosesi Masyair atau puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Keberadaan tim khusus ini diharapkan dapat meminimalisasi persoalan-persoalan yang terjadi saat Armuzna, termasuk menekan angka kehilangan, kesakitan, dan kematian jemaah saat puncak haji.

"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kita juga berkomunikasi hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apapun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi," tambah Hilman.

Hasil Investigasi

Disinggung terkait hasil investigasi persoalan-persoalan layanan di Armuzna, Hilman menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi. "Layanan fase puncak haji yang dilakukan Masyariq tahun ini mengecewakan. Pemerintah Saudi juga melakukan investigasi terkait persoalan layanan Masyair yang dialami sejumlah negara, termasuk Indonesia," sebutnya.

Untuk laporan awal dari mitra, lanjutnya, terjadi operasional di Muzdalifah selama tiga jam. Tapi untuk yang lain masih dikaji oleh Pemerintah Saudi, karena banyak hal ya dan banyak faktor bagaimana ketidakoptimalan itu terjadi. Dan kita masih menunggu secara resmi," demikian Hilman Latief. (b11).