Wakil Ketua DPR Soroti Gelombang PHK Di Sektor IndustriWakil Ketua DPR Soroti Gelombang PHK Di Sektor IndustriWakilKetuaDPRSorotiGelombangPHKDiSektorIndustri

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri belakangan ini, terutama industri tekstil.

Menurutnya kondisi itu dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung bertambahnya angka kemiskinan
di Indonesia.

"Ya PHK terutama di industri tekstil sekarang ini semakin tinggi. Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik. Penggangguran bisa ikutan meningkat, sampai pada dampak kemiskinan nantinya," kata Gus Imin di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dalam analisanya gelombang PHK terjadi bisa jadi akibat semakin lesunya aktivitas bisnis di dalam negeri, hingga melemahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari munculnya deflasi.

Sebab itu ia mendorong pemerintah untuk fokus melaksanakan industrialisasi sekaligus menganalisis dan memetakan kondisi tiap sektor industri, khususnya industri yang kini melambat atau belum pulih sepenuhnya setelah terdampak pandemi Covid-19.

"Pemetaan dan kajian mendalam, saya kira penting dilakukan. Industrialisasi digalakkan lagi, sembari mengkaji strategi khusus dan realistis melindungi industri," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk mensupport industri agar bisa berkembang dan memproduksi barang sesuai dengan selera pasar, harga bersaing, dan kualitas baik.

"Dan yang tak kalah penting tentu realisasi komitmen mengurangi barang impor mulai dari melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, sampai mewajibkan pemeirntahan untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal," pungkas Gus Imin.

Diketahui, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia tengah di ambang keterpurukan.

Melemahnya pasar ekspor disertai gempuran produk tekstil impor ke pasar domestik membuat pelaku industri sandang mulai dari hulu hingga hilir kian terimpit.

Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selama Januari-Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK pekerja hingga mencapai 10.800 orang.

Angka tersebut melanjutkan PHK sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta. Jumlah ini diyakini lebih tinggi karena ada pekerja yang tidak melapor saat terkena PHK. (J05)