Wakil Ketua MPR RI : Manajemen Pemerintahan Daerah Sudah Ketinggalan ZamanWakil Ketua MPR RI : Manajemen Pemerintahan Daerah Sudah Ketinggalan ZamanWakilKetuaMPRRI:ManajemenPemerintahanDaerahSudahKetinggalanZaman

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menilai manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, sehingga menjadi persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah.

Pernyataan itu disampaikannya dihadapan seratus orang Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024 dalam kuliah umum di Gedung Lemhanas, Jakarta Rabu (15/5).

Padahal kata Fadel Muhammad masa depan kemajuan Indonesia akan ditentukan oleh daerah. “Jika daerahnya maju, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja,”ujarnya.

Sayangnya, sambung Fadel lagi, potensi kemajuan daerah, itu masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik. Antara lain, banyaknya aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumberdaya mereka belum cukup mumpuni.

“Banyak diantara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, malah melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberatntasan Korupsi (KPK),” ungkap Fadel.

Sejaun ini, menurut Fadel Muhammad persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah, itu belum benar-benar bisa diatasi. Terbukti, baik dana APBD maupun Transfer pusat ke daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Di mana-mana masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Dan itu menunjukkan ada yang salah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Pengamatan saya mengatakan, manajemen Pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” ungkap anggota Pimpinan DPD RI dapil Provinsi Gorontalo itu.

Dalam sistem collaborative governance, menurut Fadel pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal, yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 %
, sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20% tetapi jumlah orang miskin dan penganggurannya masih tinggi.

“Inilah bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” kata Fadel lagi.

Untuk itu tambahnya, Pemda harus mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Pemerintah Daerah itu atau pemerintah keseluruhan sudah dikenal dengan paradigma baru namanya kolaboratif.(j04)