Wakil Presiden dan Politik Belas Kasihan: Ketika Jabatan Publik Meminta Simpati, Bukan Pertanggungjawaban


Oleh: Dr. Maria Ulfa Batoebara, M.Si.
Ada fenomena menarik sekaligus menggelisahkan dalam komunikasi politik Indonesia: ketika seorang pejabat negara yang menduduki jabatan tertinggi kedua di republik ini justru menjadi objek narasi belas kasihan. Publik seolah-olah diajak melihat persoalan politik bukan semata-mata dari perspektif tanggung jawab kekuasaan, tetapi juga dari sisi emosional dan kondisi personal seorang pejabat.
Fenomena ini mengemuka dalam perbincangan mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada 11 November 2026, budayawan Goenawan Mohamad menulis esai berjudul "Kasihan Gibran" yang menyoroti posisi Gibran di tengah berbagai kontroversi dan gugatan politik sejak awal menjabat sebagai wakil presiden. Dalam tulisannya, Goenawan menggambarkan Gibran sebagai sosok muda yang berada dalam posisi politik yang terus dipersoalkan. Sementara itu, terdapat pula tulisan berjudul "Warta Ekonomi – Budayawan Ingatkan Jokowi Akan Petuah Nabi: Berhentilah Sebelum Kenyang".
Ungkapan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan publik. Di satu sisi, ada perspektif yang melihat Gibran sebagai individu muda yang berada dalam tekanan politik. Di sisi lain, muncul pertanyaan kritis: mengapa seorang pejabat yang memperoleh jabatan melalui proses politik justru harus ditempatkan dalam narasi yang mengundang rasa kasihan?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang tokoh politik. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana masyarakat memahami hubungan antara kekuasaan, citra, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam demokrasi.
Jabatan publik bukan ruang untuk meminta belas kasihan, melainkan ruang untuk mempertanggungjawabkan amanah.
Ketika Kritik Berubah Menjadi Narasi Simpati
Dalam komunikasi politik, simpati merupakan salah satu instrumen yang dapat membentuk persepsi publik. Emosi memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah peristiwa. Rasa kasihan, kesedihan, kebanggaan, dan kemarahan dapat menjadi bagian dari konstruksi pesan politik.
Persoalannya muncul ketika narasi belas kasihan lebih dominan daripada penjelasan substantif mengenai persoalan yang sedang dipertanyakan. Ketika seorang pejabat publik dikritik, ruang komunikasi seharusnya digunakan untuk menjelaskan persoalan, menyampaikan argumentasi, dan memberikan klarifikasi. Namun, ketika perhatian publik lebih banyak diarahkan pada kondisi personal pejabat, terdapat kemungkinan pergeseran fokus dari evaluasi tanggung jawab menuju pembentukan simpati emosional.
Inilah yang dapat dibaca melalui konsep politics of pity atau politik belas kasihan. Bahkan, ungkapan Goenawan Mohamad tentang Gibran menarik untuk dianalisis karena kata "kasihan" memiliki kekuatan emosional. Kata tersebut dapat menempatkan seseorang dalam posisi yang dianggap mengalami ketidakadilan, tekanan, atau penderitaan. Namun, dalam konteks politik, kita perlu bertanya: apakah seseorang sedang dikasihani sebagai individu atau sedang dinilai sebagai pemegang kekuasaan?
Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda.
Empati terhadap individu tidak seharusnya menghapus hak masyarakat untuk mengevaluasi pejabat publik. Seseorang boleh saja mendapatkan simpati, tetapi jabatan yang diembannya tetap harus dinilai berdasarkan tanggung jawab.
Gibran dan Kontroversi Jabatan: Antara Simpati dan Akuntabilitas
Perjalanan politik Gibran tidak dapat dilepaskan dari kontroversi pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Proses pencalonannya menjadi perdebatan publik, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden melalui pengecualian pengalaman sebagai kepala daerah.
Kontroversi tersebut menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai etika kekuasaan, dinasti politik, meritokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Pada November 2026, perdebatan mengenai posisi Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya.
Associated Press melaporkan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran memicu kembali pertanyaan tentang persyaratan pencalonan dan mendorong sejumlah anggota parlemen menyerukan proses pemakzulan.
Dalam perkembangan berikutnya, pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada MPR. Hal tersebut diberitakan Associated Press dalam artikel berjudul "Indonesia's Vice President Offers Resignation as Questions Mount Over His Eligibility".
Dalam pernyataan publiknya pada tanggal yang sama, Gibran menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan pribadi yang telah dipertimbangkan. Ia juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas harapan masyarakat yang belum terwujud dan persoalan yang belum terselesaikan selama menjalankan tugasnya.
"Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya, saya mohon maaf," demikian pernyataan Gibran sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 12 November 2026 dalam artikel berjudul "Gibran: Dari Hati yang Paling Dalam, Saya Minta Maaf".
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara citra personal dan pertanggungjawaban publik. Permohonan maaf merupakan bagian dari komunikasi seorang pejabat kepada masyarakat. Namun, permohonan maaf dan narasi simpati tetap perlu dibedakan dari pertanggungjawaban politik dan evaluasi institusional.
Politik Belas Kasihan dan Konstruksi Citra
Dalam perspektif komunikasi politik, citra merupakan bagian penting dari strategi membangun legitimasi. Pejabat publik tidak hanya dinilai melalui kebijakan, tetapi juga melalui bagaimana mereka menampilkan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Erving Goffman (1959), melalui konsep dramaturgi, menjelaskan bahwa kehidupan sosial melibatkan proses pengelolaan penampilan diri di hadapan orang lain. Dalam politik, penampilan dan pengelolaan citra menjadi bagian dari cara seorang aktor membangun kesan di hadapan publik.
Namun, citra yang dibangun tidak selalu identik dengan kualitas kepemimpinan. Seseorang dapat memperoleh simpati melalui penampilan emosional, tetapi simpati tidak otomatis membuktikan keberhasilan menjalankan tanggung jawab. Begitu pula, seseorang yang menghadapi kritik tidak otomatis menjadi korban ketidakadilan.
Peter Lunt (2025), dalam Goffman and the Media, menjelaskan relevansi pemikiran dramaturgi Erving Goffman dalam kajian media kontemporer. Konsep frontstage, backstage, dan impression management dapat digunakan untuk memahami bagaimana aktor politik membangun penampilan, mengelola kesan, serta membentuk persepsi publik melalui media.
Dalam kasus Gibran, ungkapan "kasihan" dapat dibaca sebagai sebuah bingkai komunikasi yang mengarahkan perhatian pada kondisi personal seorang wakil presiden. Sementara itu, persoalan mengenai legitimasi, tanggung jawab, proses politik, dan kepercayaan publik merupakan dimensi lain yang juga perlu dibicarakan.
Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membaca kedua dimensi tersebut secara bersamaan. Jangan sampai pembicaraan mengenai seorang pejabat hanya berhenti pada pertanyaan apakah ia pantas dikasihani, sementara pertanyaan yang lebih mendasar mengenai tanggung jawab kekuasaan justru terabaikan.
Wakil Presiden Bukan Sekadar Individu, tetapi Pemegang Mandat Publik
Ketika seseorang menduduki jabatan wakil presiden, ia tidak lagi hanya tampil sebagai individu dengan persoalan personal. Ia juga hadir sebagai pejabat negara yang membawa mandat konstitusional dan ekspektasi masyarakat.
Jabatan publik memiliki konsekuensi yang berbeda dengan kehidupan pribadi. Seorang warga biasa memiliki ruang untuk tidak selalu menjelaskan kehidupannya kepada masyarakat. Namun, pejabat publik harus bersedia menerima evaluasi terhadap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kewenangannya.
Di sinilah letak perbedaan antara penghormatan terhadap manusia dan penghormatan terhadap jabatan. Gibran, sebagaimana pejabat publik lainnya, tetap memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia. Kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan, fitnah, perundungan, atau serangan terhadap kehidupan pribadinya.
Akan tetapi, penghormatan terhadap individu tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik terhadap tanggung jawab kenegaraan.
Demokrasi tidak pernah menjanjikan kenyamanan bagi pemegang kekuasaan. Sebaliknya, demokrasi menuntut keterbukaan, kesediaan menerima perbedaan, dan keberanian mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat.
Publik Tidak Membutuhkan Drama, tetapi Pertanggungjawaban
Ada kecenderungan dalam budaya politik kita bahwa kritik terhadap pejabat terkadang dianggap sebagai tindakan tidak menghormati pemimpin. Bahkan, orang yang mempertanyakan kebijakan atau sikap pejabat bisa dipersepsikan sebagai pihak yang tidak memiliki empati.
Cara pandang semacam ini perlu dikritisi.
Mengapa masyarakat yang merasakan dampak kebijakan pemerintah justru harus merasa bersalah ketika mengajukan pertanyaan? Bukankah salah satu fungsi masyarakat dalam demokrasi adalah melakukan pengawasan terhadap kekuasaan?
Rakyat tidak berkewajiban memberikan simpati tanpa batas kepada pejabat publik. Rakyat berhak memperoleh penjelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.
Simpati adalah respons emosional yang bersifat sukarela. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban yang melekat pada jabatan publik.
Keduanya tidak dapat dipertukarkan.
Seorang wakil presiden tidak harus selalu disukai, tetapi harus menjalankan mandat konstitusionalnya. Ia tidak harus selalu mendapatkan pembelaan, tetapi harus bersedia memberikan penjelasan atas persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.
Mengembalikan Makna Wibawa Kekuasaan
Wibawa seorang pemimpin tidak dibangun dengan meminta masyarakat untuk merasa kasihan. Wibawa tumbuh dari keteladanan, integritas, konsistensi, dan kemampuan menghadapi kritik.
Max Weber, dalam kajiannya mengenai otoritas dan legitimasi kekuasaan, menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memerintah, tetapi juga dengan dasar penerimaan terhadap otoritas tersebut.
Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi politik perlu terus dipelihara melalui kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tidak dapat dipaksakan melalui simbol jabatan ataupun narasi emosional. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat adanya kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan tanggung jawab.
Karena itu, seorang pejabat publik seharusnya tidak menjadikan kritik sebagai ancaman terhadap harga diri. Kritik justru dapat menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan.
Jika kritik dijawab dengan argumentasi, masyarakat memperoleh penjelasan. Jika kritik dijawab dengan keterbukaan, kepercayaan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Namun, jika kritik terus-menerus digeser menjadi persoalan simpati, substansi demokrasi berisiko kehilangan ruangnya.
Rakyat Berhak Berempati, tetapi Tidak Boleh Kehilangan Sikap Kritis
Pada akhirnya, persoalan utama bukanlah apakah Gibran pantas dikasihani atau tidak. Setiap manusia tentu berhak memperoleh empati dan perlakuan yang bermartabat.
Namun, ketika seseorang menduduki jabatan publik, pertanyaan mengenai tanggung jawab tidak boleh tenggelam oleh narasi emosional.
Ungkapan "Kasihan Gibran" dari Goenawan Mohamad dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih luas: bagaimana komunikasi politik membentuk persepsi masyarakat, bagaimana citra memengaruhi legitimasi, dan bagaimana simpati dapat berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas.
Kita tidak perlu menolak empati untuk menjadi masyarakat yang kritis. Sebaliknya, masyarakat yang dewasa secara demokratis adalah masyarakat yang mampu menempatkan empati dan sikap kritis secara proporsional.
Wakil presiden bukan sekadar figur yang harus dibela atau dikasihani. Ia adalah pejabat negara yang memegang mandat publik.
Oleh sebab itu, yang paling dibutuhkan masyarakat bukanlah narasi belas kasihan, melainkan komunikasi yang terbuka, argumentasi yang rasional, dan pertanggungjawaban yang nyata.
Sebab, jabatan publik bukan panggung untuk meminta simpati. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Rakyat boleh berempati kepada pemimpinnya, tetapi rakyat tidak boleh kehilangan hak untuk mengkritik kekuasaannya.
Demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang hanya pandai mengasihani pemimpin. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani bertanya, berpikir, dan mengawasi kekuasaan. WASPADA.id
- Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dharmawangsa.
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda