Wamenhaj: Lawan 'Bandit Agama', Perintahkan PPNS Razia Penyelenggara Haji dan Umrah Ilegal

JAKARTA (Waspada.id): Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di pusat maupun daerah untuk aktif melakukan razia terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji yang tidak berizin.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus memberantas praktik penipuan haji dan umrah yang selama ini banyak merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.

Dahnil menyebutkan, kasus penipuan haji dan umrah mencapai ratusan kasus. Sekitar 70 persen korbannya merupakan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu dan berasal dari kampung maupun desa.

"Karena itu, kami di Kementerian Haji dan Umrah sedang merevitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian dan PPNS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu penegak hukum, mereka berkoordinasi dengan kepolisian," kata Dahnil dalam konferensi pers Pembinaan PPNS Kemenhaj di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Ia bahkan menyebut upaya pemberantasan penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah sebagai langkah melawan "bandit agama", yakni pihak-pihak yang menjadikan agama sebagai komoditas untuk mengambil keuntungan dengan menipu masyarakat.

"Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum terhadap para bandit-bandit agama ini. Itu yang kami revitalisasi sekarang," tegasnya.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Dahnil meminta PPNS di daerah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kepolisian. Menurutnya, keterlibatan aparat kepolisian penting karena proses penegakan hukum lebih lanjut akan bermuara pada penanganan kepolisian.

Ia juga meminta kepala kantor wilayah, jajaran bidang Bina dan Pengendalian, serta PPNS segera melakukan pemeriksaan dan razia terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang tidak memiliki izin.

"Jangan sampai kemudian sudah kejadian ada penipuan, baru kemudian kita bertindak. Jadi, ada tindakan preventif sejak awal," ujarnya.

Dahnil mengungkapkan, Kemenhaj saat ini sedang melakukan pendataan ulang terhadap sekitar 3.600 PPIU. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 50 persen sudah tidak aktif sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan penertiban.

Ia menegaskan, untuk sementara Kemenhaj belum menerbitkan izin baru bagi PPIU. Kebijakan moratorium dilakukan agar pemerintah terlebih dahulu memastikan penyelenggara yang masih aktif dan memenuhi persyaratan.

"Moratorium dulu. Harus dicek dulu semuanya, beres dulu. Yang 50 persen tidak aktif, di-take down atau take out, baru kemudian kita buka izin baru," katanya.

Menurut Dahnil, penerbitan izin baru nantinya akan dilakukan dengan persyaratan lebih ketat. Sebab, orientasi utama pemerintah adalah perlindungan dan pelayanan jamaah, bukan semata-mata kepentingan bisnis penyelenggara.

"Kalau ditanya apa yang pertama dan utama bagi kita? Itu perlindungan jamaah dan pelayanan jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umrah," tegasnya.

Terkait kebutuhan personel pengawasan, Dahnil mengatakan jumlah PPNS perlu ditingkatkan. Secara ideal, setiap kabupaten memiliki sedikitnya tiga PPNS, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan besarnya aktivitas dan jumlah jamaah haji maupun umrah di daerah tersebut.

Ia menjelaskan, revitalisasi PPNS juga mencakup pembenahan rekrutmen ASN agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Kemenhaj semakin kuat.

Selain kompetensi, Dahnil mengingatkan seluruh jajaran PPNS agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, profesionalisme dapat terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan, tetapi integritas harus menjadi landasan utama.

"Integritas harus di atas segalanya. Profesionalisme sebagai PPNS dan pengendali harus terus di-upgrade. Kalau kompetensi itu bisa dilatih, tetapi integritas itu akhlak," pungkasnya.(id11)