Yang Mati Lampu dan Mati Rasa Malu

Rakyat Medan terdampar tanpa listrik, air dan kipas angin, elite Sumut berbondong menginap di hotel mewah.

GELAP. Ini bukan kias. Bukan pula puisi. Tapi kegelapan nyata yang menikam 8,3 juta pelanggan PLN di Sumatera, Jumat 22 Mei 2026, pukul 18.44 WIB. Sebuah ruas transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi—ya, Jambi!—amatirnya menguap dan boom, satu pulau padam. Dari Aceh sampai Lampung, semua tenggelam dalam gelap yang sama menyebalkannya: Penjelasan klasik PLN tentang "cuaca buruk”.

Cuaca buruk? Sejak kapan hujan dan petir menjadi kejutan di Indonesia?

Di Medan, kegelapan bukan semata mati lampu. Itu kematian ekonomi perlahan. Kerugian dari pengguna AC di Sumatera Utara saja diprediksi mencapai Rp7-28 miliar. Belum UMKM yang tutup, pabrik yang berhenti, stok makanan beku yang busuk. Kadin Sumsel menyebut kerugian di provinsinya Rp2 triliun. Total seluruh Sumatera mencapai ratusan triliun. Angka yang cukup membuat menteri di negara lain mengundurkan diri.

Tapi bukan di sini.

Sementara rakyat Medan terdampar tanpa lampu, air, kipas—petani kehilangan panen, pedagang kehilangan omzet—JW Marriott, Ibis Styles, dan Hotel Elais full booked sejak pukul 20.00. Siapa yang menginap? Anggota dewan Sumut. Elite kota yang membeli kenyamanan dengan uang, sementara rakyatnya membayar penderitaan dengan darah.

Ironi lebih berbisa: PLN mengaku sistem kelistrikan Sumatera punya single point of failure . Satu titik rusak di Jambi, seluruh pulau ambruk. Ini bukan teknologi. Ini arsitektur kegagalan yang dirancang. Sistem sentralistik memaksa seluruh Sumatera bergantung pada satu ruas transmisi di Jambi—bukti energi kita belum mandiri. Kita masih dijajah infrastruktur kolonial.

PLN bilang punya "defense scheme." Tapi apa gunanya pertahanan jika satu petir di Jambi melumpuhkan seluruh sistem? Apa gunanya interkoneksi tanpa redundansi? Ini seperti jembatan tanpa tiang penyangga. Indah dilihat, ambruk saat dibantai angin.

Di luar negeri, pemadaman adalah soal kehormatan. Menteri Korea Selatan Choi Joong-kyung mundur 2011 untuk pemadaman satu jam. Menteri Taiwan Lee Chih-kung mundur 2017 karena kesalahan pembangkit. Menteri Irak Karim Waheed mundur karena rakyatnya tak sabar dengan kegelapan. Mereka punya accountability . Di sini, kita cukup minta maaf—murah dan berulang.

Dirut PLN Darmawan Prasodjo minta maaf. Lagi. Seperti pendahulunya. Seperti penerusnya. Maaf yang tak pernah diikuti perbaikan sistemik. Maaf yang tak pernah menyentuh struktur bobrok.

Lebih menghina, PLN masih menagih tagihan penuh. Padahal Peraturan Menteri ESDM No. 27/2017 jelas sebut kompensasi 35% untuk pemadaman lebih dari delapan jam. Tapi siapa peduli regulasi jika yang berkuasa monopoli?

Blackout Sumatera adalah wajah kita: negara besar tapi rapuh, kaya tapi miskin energi, modern tapi terjebak sistem kolonial. Kita tak butuh maaf. Kita butuh "harakiri" politik—bunuh diri moral para pejabat yang gagal. Mundur bukan karena malu, tapi karena sadar kegagalan sistemik tak bisa ditutupi konferensi pers.

PLN memang tak mampu menjaga satu kabel di Muara Bungo. Tapi sangat mampu mengelola korupsi: Rp25 miliar untuk retrofit fiktif di Bukit Asam, Rp1,2 triliun untuk PLTU Kalbar mangkrak, puluhan triliun untuk proyek 35.000 MW yang realisasinya tak sampai 30 persen. Dirut demi Dirut terseret kasus suap, sementara sistem tetap rapuh.

Ini bukan soal petir. Ini soal single point of failure yang sesungguhnya: moralitas. Satu titik korupsi di puncak, seluruh sistem ambruk di bawah. Kegelapan bisa ditekan oleh niat, bukan arrester.

Kapan kegagalan berhenti jadi bisnis dan mulai jadi aib? Sampai saat itu tiba, sepertinya kita harus sabar dan elus dada menikmati hidup dalam dua kegelapan: yang mati lampu, dan yang mati rasa malu di Perusahaan Listrik Negara.