1.653 Sekolah Dicoret dari Daftar Penerima MBG

JAKARTA (Waspada.id): Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sebanyak 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut menyasar sejumlah sekolah yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas penerima program, terutama sekolah swasta bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang dianggap telah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Di antaranya status sekolah sebagai sekolah swasta bertaraf internasional, memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).

"Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerimaan manfaat tadi adalah sekolah-sekolah yang adalah sekolah swasta bertaraf internasional," ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram resmi BGN, Kamis (10/9).

580 Ribu Sekolah Didata

BGN melakukan pendataan satuan pendidikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga sekolah keagamaan lainnya.

Dari total tersebut, lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum menerima program makan bergizi gratis.

Sudaryono mengatakan, BGN menerima banyak surat permohonan dari sekolah yang hingga kini belum memperoleh layanan MBG. Setiap permohonan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum layanan diberikan secara bertahap sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," katanya.

Sekolah 3T Jadi Prioritas

Di tengah masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terlayani, BGN menetapkan sejumlah wilayah sebagai prioritas dalam perluasan program MBG.

Sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan didahulukan. Prioritas juga diberikan kepada wilayah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua. Di kedua wilayah tersebut, terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.

Menurutnya, Maluku dan Papua akan menjadi prioritas bersama wilayah lain yang memiliki angka stunting tinggi serta daerah 3T yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Untuk memperluas cakupan layanan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah-wilayah prioritas tersebut.

Pembukaan dapur MBG akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Langkah ini ditujukan agar penambahan SPPG dapat berjalan aman dan efisien, sekaligus memastikan program MBG benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.

"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap terukur sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," ujar Sudaryono. (cnni)