1.700 Dapur MBG Siap Beroperasi, Pemerintah Prioritaskan Daerah dengan Stunting Tinggi1.700 Dapur MBG Siap Beroperasi, Pemerintah Prioritaskan Daerah dengan Stunting Tinggi1.700DapurMBGSiapBeroperasi,PemerintahPrioritaskanDaerahdenganStuntingTinggi

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah mulai mempercepat pengoperasian kembali dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.700 dapur yang telah siap akan diprioritaskan beroperasi di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan, pengoperasian dapur dilakukan berdasarkan pemetaan yang menggabungkan data kesiapan SPPG dengan data stunting dari Kementerian Kesehatan.

"Dari data overlay, ada 1.700 data atau dapur yang sudah siap, jadi tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).

Meski demikian, Sudaryono menegaskan pengaktifan dapur SPPG tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah akan melaksanakannya secara bertahap agar proses berjalan lebih optimal.

"Nanti ini bertahap kita bereskan. InsyaAllah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an kita aktifasi, minggu depannya (ada) lagi, sehingga 13 ribu ini, ini kita sisir semua," ucap Sudaryono.

BGN mencatat saat ini terdapat lebih dari 13 ribu titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun, status kesiapan masing-masing dapur masih beragam, mulai dari yang baru berupa titik lokasi hingga yang telah selesai dibangun dan siap beroperasi.

"Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur, statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ucap Sudaryono.

Untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran, pemerintah melakukan verifikasi bersama kementerian terkait dengan memadukan data lokasi dapur dan tingkat kerawanan stunting.

"Maka dari data ini (13 ribu dapur SPPG) kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap, insyaallah di minggu depan ini kita pelan-pelan release yang sudah siap," papar Sudaryono.

Selain memverifikasi kesiapan dapur, pemerintah juga melakukan pengecekan terhadap dapur yang berada di lingkungan pondok pesantren agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan program.

"Termasuk yang pondok pesantren kami juga cek, dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian mohon maaf, itu menjajahkan jasa di level bawah," ucap dia.

Sudaryono menegaskan seluruh proses pengoperasian kembali dapur MBG dilakukan secara terbuka dan menggunakan sistem yang transparan untuk mencegah praktik percaloan.

"Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku, siapa pun mengaku bisa membantu, saya pastikan bahwa semua kita by system dan semuanya kita transparan," kata dia.

Ke depan, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, serta sejumlah wilayah kepulauan di Maluku dan Maluku Utara yang dinilai memiliki kebutuhan layanan gizi lebih besar.

"Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku, Utara Maluku itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan dan dirapat ini seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga sudah mendapatkan keputusan untuk bagaimana dieskusi dengan baik," ujar Sudaryono. (Lip6)