1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, DJP Temukan Potensi Pajak Rp2,01 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti pemotongan pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Dari temuan tersebut, potensi pajak yang terindikasi tidak dilaporkan mencapai Rp2,01 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penghapusan bukti potong tersebut berpotensi membuat status pajak kurang bayar menjadi nihil atau lebih kecil dibandingkan kewajiban yang sebenarnya harus dibayarkan.

"Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penelitian DJP, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Namun, DJP memprioritaskan pengawasan terhadap 475.698 wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh minimal Rp100 ribu.

Dari kelompok tersebut, DJP mengidentifikasi potensi pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp2,01 triliun.

Sebagai tindak lanjut, DJP telah mengirimkan email pengingat secara serentak kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Mereka diminta segera membetulkan SPT Tahunan 2025 secara mandiri sesuai kewajiban perpajakan yang sebenarnya.

"Sebagai tindak lanjut, kantor pusat DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025,” ujar Bimo.

Dari kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran, sebanyak 312.546 orang menghapus bukti potong dengan nilai PPh Rp100 ribu hingga Rp1 juta.

Sementara itu, sebanyak 26.760 wajib pajak menghapus bukti potong dengan nilai Rp10 juta hingga Rp100 juta. Dari kelompok ini, potensi pajak yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp720 miliar.

DJP juga menemukan 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.

Bimo menjelaskan, penentuan sasaran pengawasan dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, mulai dari validitas bukti pemotongan, pelaporan oleh pihak pemotong, jenis pajak nonfinal, hingga kesesuaian NPWP dalam bukti potong dan SPT Tahunan 2025.

DJP juga menetapkan batas minimal nilai PPh yang dihapus sebesar Rp100 ribu sebagai salah satu dasar penentuan wajib pajak yang menjadi prioritas.

Meski menemukan indikasi penghapusan bukti potong dalam jumlah besar, DJP memilih pendekatan behavioral insight atau pemahaman perilaku untuk mendorong pembetulan SPT dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Melalui pendekatan tersebut, DJP mengutamakan komunikasi persuasif dibandingkan ancaman penegakan hukum.

"Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak," ujar Bimo.

DJP mengingatkan bahwa sistem Coretax sebenarnya telah menyediakan kemudahan bagi wajib pajak untuk melihat bukti pemotongan pajak yang dilaporkan pemberi kerja atau pihak pemotong.

Data tersebut juga tersedia secara otomatis melalui fitur pre-populated dalam pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memeriksa kembali bukti potong yang tercatat sebelum menyampaikan laporan pajaknya. (Lip6)