11.916 Nama dalam Uji Publik, Menjaga Bantuan Rumah Rusak Tepat Sasaran11.916 Nama dalam Uji Publik, Menjaga Bantuan Rumah Rusak Tepat Sasaran11.916NamadalamUjiPublik,MenjagaBantuanRumahRusakTepatSasaran

ACEH TAMIANG (Waspada.id): Sebuah daftar nama bisa saja tampak sederhana. Hanya deretan nama, alamat, dan keterangan kondisi rumah.

Namun bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana, daftar itu bisa berarti lebih dari sekadar administrasi.

Di dalamnya ada harapan untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

Ada pula kecemasan, apakah nama mereka benar-benar tercatat? Apakah kondisi rumah yang rusak telah dinilai secara tepat? Yang tak kalah penting, apakah bantuan nantinya benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang kini mengiringi uji publik terhadap 11.916 calon penerima Surat Keputusan (SK) By Name By Address (BNBA) Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Tahap III yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 18–20 Agustus 2026.

Calon penerima mencakup tiga kategori kerusakan, yakni rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Jumlah tersebut bukan angka kecil. Di balik setiap nama terdapat keluarga, rumah, dan kondisi kehidupan yang berbeda.

Karena itu, proses uji publik menjadi bagian penting sebelum pemerintah menetapkan penerima bantuan secara definitif.

Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menegaskan pemerintah daerah ingin memastikan proses tersebut berjalan terbuka dan tidak mengabaikan hak masyarakat terdampak.

“Kejujuran dan keterbukaan adalah fondasi utama pemerintah. Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya melalui uji publik. Mari bersama-sama kita kawal dan cermati data ini demi keadilan bagi seluruh warga yang terdampak,” ujarnya.

Bukan Sekadar Mengumumkan Nama

Uji publik semestinya tidak berhenti pada kegiatan menempelkan daftar nama di papan pengumuman.

Ia harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memeriksa, mengoreksi sekaligus mengawasi data penerima bantuan.

Pihak "penyambung lidah" Pemkab Aceh Tamiang, juga ada menyampaikan bahwa daftar calon penerima akan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, mulai dari kantor kecamatan, kantor desa, tempat ibadah hingga pusat-pusat keramaian.

Langkah itu penting. Sebab transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga memastikan data tersebut benar-benar dapat diakses oleh orang yang berkepentingan.

Masyarakat kemudian diberikan kesempatan untuk mengikuti proses verifikasi dan validasi serta menyampaikan sanggahan pada 20–21 Agustus 2026 di masing-masing kantor camat, pukul 09.00–15.00 WIB.

Warga yang mengajukan keberatan diwajibkan mengisi formulir sanggahan dengan melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan dokumen pendukung terkait kondisi rumah.

Di titik inilah masyarakat memiliki peran penting. Sebab pemerintah mungkin memiliki data, tetapi warga sekitar sering kali memiliki pengetahuan lapangan yang lebih dekat mengenai siapa yang rumahnya benar-benar rusak, siapa yang sudah mendapatkan bantuan, atau apakah ada nama yang masuk daftar tetapi kondisinya tidak sesuai.

Bagi warga, transparansi bukan istilah administratif. Melainkan menyangkut rasa keadilan.

Safwan, 49, warga Karang Baru, Aceh Tamiang, menilai uji publik menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memastikan bantuan tidak salah sasaran.

“Menurut saya, uji publik ini penting karena masyarakat bisa melihat langsung siapa saja yang masuk dalam daftar. Kalau memang datanya sesuai, tentu kita dukung. Tapi kalau ada yang tidak sesuai kondisi di lapangan, masyarakat juga harus diberi ruang untuk menyampaikan keberatan,” kata Safwan.

Menurutnya, warga tidak menginginkan persoalan baru muncul setelah daftar penerima ditetapkan.

“Kami berharap bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang rumahnya rusak dan membutuhkan. Jangan sampai ada warga yang kondisinya berat justru terlewat, sementara yang kondisinya lebih ringan malah mendapatkan bantuan lebih dulu,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Andi, 46, warga Manyak Payed, Aceh Tamiang.

Ia melihat keterbukaan data sebagai cara untuk mencegah munculnya prasangka di tengah masyarakat.

“Kalau datanya dibuka dan masyarakat diberi kesempatan memeriksa, itu lebih baik. Kita bisa sama-sama melihat apakah penerimanya memang sesuai dengan kondisi rumah yang ada di lapangan,” kata Andi.

Menurut dia, proses setelah uji publik juga harus dilakukan secara serius.

“Jangan hanya daftar yang diumumkan. Kalau ada masyarakat yang menyampaikan sanggahan, keberatan itu juga harus diperiksa. Yang penting bukan sekadar cepat selesai, tetapi bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ketika Data Bertemu Realitas

Persoalan bantuan rumah rusak pada dasarnya bukan hanya persoalan angka.

Data 11.916 calon penerima merupakan gambaran administratif. Tetapi kondisi rumah di lapangan bisa jauh lebih kompleks.

Satu rumah mungkin terlihat rusak ringan dari satu sisi, tetapi bagian struktur lainnya mengalami kerusakan serius.

Sebuah keluarga mungkin tercatat dalam data, namun kondisi ekonominya berbeda dengan keluarga lain. Ada pula kemungkinan perubahan kondisi setelah pendataan dilakukan.

Karena itu, verifikasi dan validasi harus menjadi proses yang substantif, bukan formalitas.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sanggahan diperiksa berdasarkan bukti dan kondisi faktual di lapangan.

Bila diperlukan, petugas harus melakukan pengecekan ulang ke rumah warga.

Di sinilah kualitas data akan diuji. Data yang baik bukan hanya data yang lengkap, melainkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi Jangan Berhenti di Papan Pengumuman

Langkah Pemkab Aceh Tamiang membuka ruang uji publik patut diapresiasi.

Namun mekanisme tersebut masih memiliki sejumlah tantangan.

Pertama, akses informasi harus benar-benar inklusif.

Tidak semua warga memiliki kesempatan datang ke kantor kecamatan atau desa. Pemerintah dapat memperluas publikasi melalui kanal digital resmi, media lokal, grup informasi desa, serta perangkat pemerintahan di tingkat kampung.

Kedua, masyarakat harus mengetahui mekanisme sanggahan secara sederhana. Jangan sampai warga mengetahui namanya tidak tercantum, tetapi tidak memahami ke mana harus mengadu atau dokumen apa yang harus disiapkan.

Ketiga, setiap sanggahan harus memiliki jejak pemeriksaan. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa keberatan mereka tidak berhenti sebagai berkas administrasi, melainkan benar-benar ditindaklanjuti.

Keempat, pemerintah perlu mengantisipasi potensi kecemburuan sosial. Ketika ribuan nama diumumkan, sangat mungkin muncul pertanyaan, mengapa nama A masuk, sementara nama B tidak?

Pertanyaan seperti itu tidak seharusnya dianggap sebagai gangguan. Justru menjadi bagian dari fungsi pengawasan publik.

Buka Data, Periksa Lapangan, Jelaskan Hasil

Agar program bantuan berjalan lebih kredibel, Pemkab Aceh Tamiang dapat menerapkan beberapa langkah.

Yakni membuat daftar penerima yang mudah dibaca masyarakat, minimal memuat nama, kampung, kecamatan dan kategori kerusakan sesuai ketentuan perlindungan data yang berlaku.

Selanjutnya menyediakan kanal pengaduan resmi yang mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui sarana digital.

Kemudian setiap sanggahan perlu diverifikasi secara terukur. Untuk kasus yang dipersoalkan, petugas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan mendokumentasikan hasilnya.

Setelah itu pemerintah sebaiknya mengumumkan hasil tindak lanjut sanggahan secara transparan. Bukan membuka data pribadi secara berlebihan, tetapi menjelaskan berapa sanggahan yang diterima, berapa yang terbukti, berapa yang ditolak, dan berapa data yang diperbaiki.

Dan yang terpenting melibatkan unsur masyarakat di tingkat desa sebagai pengawas sosial, tanpa mengurangi kewenangan pemerintah dalam proses verifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, uji publik tidak berhenti sebagai tahapan administratif, tetapi berubah menjadi mekanisme kontrol bersama.

Rumah Bukan Sekadar Bangunan

Bagi pemerintah, 11.916 nama adalah data.

Bagi warga, setiap nama adalah keluarga yang sedang menunggu kepastian.

Karena itu, keberhasilan program bantuan rumah rusak tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat bantuan disalurkan.

Ukurannya juga terletak pada seberapa tepat bantuan tersebut diterima oleh mereka yang memang berhak.

Uji publik menjadi penting karena pemerintah membuka pintu bagi masyarakat untuk ikut memeriksa.

Namun pintu itu harus benar-benar dibuka lebar.

Masyarakat harus berani menyampaikan jika ada data yang keliru. Pemerintah harus siap mendengar ketika ada keberatan. Dan setelah semua proses selesai, keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan rumah bukan hanya tentang memperbaiki dinding, atap atau lantai yang rusak. Namun tentang mengembalikan rasa aman sebuah keluarga.

Karena itu, setiap nama dalam daftar 11.916 calon penerima layak diperlakukan bukan sekadar sebagai angka, melainkan sebagai amanah yang harus diverifikasi dengan kejujuran, keterbukaan dan rasa keadilan. (Tris)