2 Juta Guru Ikut Pembelajaran Transformatif, PGRI Dorong Pendidikan Indonesia Lebih Adaptif2 Juta Guru Ikut Pembelajaran Transformatif, PGRI Dorong Pendidikan Indonesia Lebih Adaptif2JutaGuruIkutPembelajaranTransformatif,PGRIDorongPendidikanIndonesiaLebihAdaptif

JAKARTA (Waspada.id): Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi, menegaskan komitmen organisasi guru tersebut dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran transformatif dan penguatan literasi keuangan bagi guru. Hal itu disampaikan Unifah saat Seminar Nasional dan Peluncuran ICTE bertema “Innovative and Impactful Universities for Advanced Indonesia 2045” di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Seminar yang digelar oleh PGRI bersama ICTE itu menjadi ruang strategis untuk membahas transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Forum tersebut menyoroti pentingnya perguruan tinggi yang inovatif, adaptif, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan itu juga mengangkat isu implementasi IKU Berdampak, penguatan relevansi perguruan tinggi dengan dunia industri dan masyarakat, hingga pengembangan ekosistem pendidikan tinggi yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan kebermanfaatan nyata bagi Indonesia maju.

Acara turut menghadirkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Fauzan, yang menyampaikan arah transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju 2045, termasuk penguatan paradigma IKU Berdampak sebagai bagian dari upaya membangun perguruan tinggi yang lebih relevan dan transformatif.

Menurut Unifah, antusiasme guru terhadap pembelajaran transformatif sangat tinggi. Bahkan, program pelatihan yang dilaksanakan secara daring mampu menjangkau jutaan peserta.

“Kita sampai 2 juta viewers. Sekarang kita kick off yang waktu Konkurnas itu untuk 1 juta guru. Salah satu programnya seperti ini dan mereka datang gratis,” ujar Unifah.

Ia menjelaskan, program tersebut fokus pada transformative learning atau pendidikan transformatif yang saat ini menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang banyak dibicarakan di dunia pendidikan tinggi. Namun dalam praktiknya, banyak guru sekolah dasar hingga menengah juga ikut tertarik mempelajari penerapannya di sekolah.

“Guru itu sebenarnya mau belajar. Kadang-kadang mereka tidak punya kesempatan dan channel-nya tidak ada. Nah di sini dibuka seluas-luasnya,” katanya.

Menurut Unifah, guru harus menjadi sosok adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan metode pembelajaran seperti deep learning dan pembelajaran mendalam yang kini mulai diperkenalkan di dunia pendidikan Indonesia.

Selain fokus pada peningkatan kompetensi akademik, PGRI juga mulai menggerakkan program literasi keuangan untuk guru. Program ini dirancang agar guru memiliki kecerdasan finansial dan kemampuan mengelola keuangan secara lebih baik.

“Kita ingin guru itu belajar menabung, tapi bukan sekadar menabung. Harus bisa berbuah bagi mereka dalam keadaan sulit,” ujar Unifah.

Program tersebut rencananya akan dijalankan bersama sektor perbankan dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola program sesuai kebutuhan masing-masing. Menurutnya, gerakan kecil tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan besar yang memberi dampak luas bagi kesejahteraan guru.

Ia menambahkan, langkah tersebut telah disetujui dalam pleno organisasi dan akan segera dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dalam pengembangan literasi finansial.

Dalam kesempatan itu, Unifah juga menyoroti isu peninjauan program studi pendidikan guru oleh pemerintah. Ia menilai wacana tersebut kerap disalahartikan seolah-olah pemerintah ingin menutup program pendidikan guru.

Padahal, menurutnya, pemerintah melalui pendidikan tinggi sedang mencari cara agar lulusan pendidikan memiliki keterampilan tambahan dan peluang kerja lebih luas, termasuk melalui kerja sama perguruan tinggi dengan mitra dalam maupun luar negeri.

“Ukuran utamanya adalah mutu pendidikan. Perguruan tinggi didorong menambah keterampilan mahasiswa dan bekerja sama supaya lulusan bisa terserap,” katanya.

Terkait polemik tenaga honorer dan PPPK, Unifah menegaskan PGRI terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menyebut aturan dalam Undang-Undang ASN memang mengatur batas tertentu hingga 2026, namun bukan berarti otomatis menghentikan kebutuhan guru di daerah.

Menurut dia, kebutuhan guru harus tetap menjadi dasar utama kebijakan pengangkatan tenaga pendidik. Karena itu, PGRI mendorong agar daerah tetap diberi ruang menyesuaikan kebutuhan sekolah masing-masing.

“Kebutuhan daerah dan kebutuhan sekolah harus menjadi dasar. Jangan sampai dikunci hanya karena batas waktu, tetapi tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Unifah.

PGRI, lanjutnya, juga terus mendorong dialog dengan DPR, kementerian, dan berbagai pihak agar persoalan tenaga honorer dan pengangkatan guru dapat diselesaikan secara bertahap tanpa menimbulkan keresahan di kalangan pendidik.(id11)