23 Siswa Diduga Keracunan, DPRD Sumut Minta Dapur MBG Berastagi Diperiksa23 Siswa Diduga Keracunan, DPRD Sumut Minta Dapur MBG Berastagi Diperiksa23SiswaDidugaKeracunan,DPRDSumutMintaDapurMBGBerastagiDiperiksa

MEDAN (Waspada.id): Dugaan keracunan yang dialami 23 siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, mendapat perhatian DPRD Sumatera Utara. Dewan meminta dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut segera diperiksa secara menyeluruh dan, bila diperlukan, dihentikan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi mengatakan, pemeriksaan penting dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus memastikan makanan yang disalurkan melalui program MBG benar-benar aman dikonsumsi para siswa.

Subandi mengaku mengetahui informasi dugaan keracunan tersebut dari wartawan. Ia kemudian melakukan pengecekan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara yang menangani pelaksanaan program MBG.

“Saya sudah cek melalui Korwil MBG Sumut. Beliau sedang dalam perjalanan menuju Berastagi dan akan langsung turun ke lapangan,” kata Subandi di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2026).

Berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, sebanyak 23 siswa telah dibawa ke Rumah Sakit Evalina untuk mendapatkan penanganan medis. Meski demikian, Subandi menegaskan penyebab kejadian harus dipastikan melalui pemeriksaan dan penelusuran yang menyeluruh.

Ia meminta dapur penyedia MBG yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut tidak langsung beroperasi seperti biasa sebelum proses pemeriksaan selesai.

“Kalau ada dapur yang bermasalah seperti ini, saya minta disuspend dulu. Kemudian diperiksa apa penyebabnya. Penyebabnya harus ditemukan supaya tidak terulang,” tegasnya.

Menurut Subandi, kejadian tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh pengelola dapur MBG. Sebagai mitra pemerintah, pengelola dapur tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran distribusi makanan, tetapi juga wajib menjamin kualitas dan keamanan pangan.

Ia mengingatkan agar pengelola dapur tidak melakukan penghematan yang dapat mengorbankan kualitas bahan makanan.

“Jangan mengirit. Kalau ikan, berikan ikan yang bagus dan berkualitas. Begitu juga buah, jangan diberikan yang sudah tidak layak, busuk atau sudah tidak segar,” ujarnya.

Subandi menilai pengawasan program MBG harus dilakukan sejak bahan pangan dibeli hingga makanan tiba di sekolah. Setiap tahapan, kata dia, harus memiliki standar pengawasan yang jelas.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diminta mengetahui asal-usul bahan makanan yang digunakan, termasuk tempat pembelian dan kualitasnya.

“Harus bisa dijelaskan ikannya dari mana, dibeli di mana dan kualitasnya bagaimana. Begitu juga buahnya. Semua harus bisa diaudit. Jangan setelah makanan dimasak dan diantar, kemudian dianggap tugas selesai,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG tidak saling melempar tanggung jawab apabila terjadi persoalan. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pengadaan bahan, proses memasak hingga distribusi.

“Jangan hanya menyajikan makanan, tetapi harus diawasi prosesnya. Mulai dari belanja, pengolahan sampai distribusi ke sekolah. Semua harus bertanggung jawab,” katanya.

Subandi menegaskan program MBG merupakan program penting karena menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak. Karena itu, keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaannya.

“Anak-anak jangan sampai menjadi korban karena kelalaian atau penghematan yang tidak semestinya. Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas,” pungkasnya. (wsp.id)