25 Tahun Tinggal di Mencirim, Baru Sekarang Jamaluddin Sembiring Lihat Jalan Warganya Kembali Kokoh

BINJAI (Waspada.id): Selama 25 tahun, Jamaluddin Sembiring (60) telah melihat Sungai Mencirim meluap berkali-kali — hingga empat hingga lima kali dalam setahun. Banjir November 2025 mencapai ketinggian lima meter, merusak 14 rumah berat dan tujuh lainnya ringan. Jalan berlubang, parit tak ada, warga terpaksa berjalan perlahan membawa hasil kebun di jalan yang terus tergenang air.

Kini, melalui TKD Tambahan 2026 senilai Rp134 juta, tiga titik jalan di Lingkungan I Kelurahan Mencirim sedang dibangun ulang dengan beton kokoh — dan untuk pertama kalinya, drainase dibuat tepat di tengah jalan atas usulan Jamaluddin sendiri. Hingga Senin (9/11/2026), progres fisik mencapai 20 persen dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini.

TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Hujan Sedikit Saja, Depan Rumah Sudah Jadi Genangan

Sudah seperempat abad Jamaluddin menjadi Kepala Lingkungan I di kawasan padat berpenduduk 500 jiwa ini. Setiap musim hujan datang, ia yang paling dulu berdiri memantau sungai.

“Di Gang Buntu ini, hujan belum deras pun air sudah menggenang di jalan. Tidak ada parit, kanan-kiri rumah langsung tepi jalan. Makanya saya usulkan: buat parit di tengah saja. Tidak indah tidak apa, yang penting air mengalir,” cerita Jamaluddin. Usulan sederhana itu kini menjadi kenyataan — saluran beton tertutup mulai terpasang di tengah jalan yang dulu selalu becek.

Di dua gang lainnya — Gang Mushala dan Gang Prona — jalan yang dulu batu-batunya pecah dan tak bisa dilewati, kini mulai dicor beton setebal 10 sentimeter. “Warga di sini banyak yang jadi pengumpul barang bekas. Kalau jalan rusak, rezeki mereka pun tertahan di depan pintu,” ujarnya.

Penerangan juga ikut dihadirkan: 21 titik lampu jalan telah terpasang di kawasan yang dulu gelap gulita. “Sekarang kalau sirine berbunyi malam, warga tahu ke mana harus berjalan. Tidak lagi terjebak dalam gelap saat air naik,” tambahnya dengan mata berkaca-kaca.

Namun harapan belum usai. Saat banjir Oktober 2026 lalu, beberapa warga sempat terjebak karena perahu evakuasi tidak mencukupi. “Sungai Mencirim makin dangkal, makanya cepat meluap. Tolong keruklah, bangun dinding penahan di tepinya. Tambah perahu dan relawan, terutama untuk lansia dan anak-anak,” pintanya lembut namun tegas.

Jalan Beton yang Tak Mudah Hancur

Rampi Simbolon, PPTK Dinas Perkim Kota Binjai, menjelaskan pemilihan beton ready mix bukan tanpa alasan. “Jalan di sini berada di tepi sungai yang berulang kali terendam banjir. Beton lebih tahan dibanding aspal yang akan tergerus arus. Saat banjir datang, warga tetap punya jalan yang aman untuk evakuasi,” katanya di lokasi pekerjaan, Senin (9/11/2026).

TKD Tambahan 2026 memang baru bisa dieksekusi awal Oktober setelah proses peninjauan yang panjang, sehingga pekerjaan sempat terhambat cuaca. Namun secara keseluruhan, Dinas Perkim telah menyalurkan sekitar Rp4,5 miliar di empat kelurahan terdampak dengan realisasi mencapai 50 persen.

Plt. Kepala Dinas Perkim, Rudi Iskandar Barus, menyampaikan bahwa pemulihan ini bagian dari strategi bertahap: pulihkan akses terlebih dahulu, lalu perkuat menjadi infrastruktur permanen — sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Satgas PRR Pascabencana Sumatera. Di seluruh Sumatera Utara, 98,53 persen ruas jalan daerah terdampak telah kembali fungsional.

Lebih dari Sekadar Jalan

Bagi Jamaluddin Sembiring, jalan yang sedang dicor itu lebih dari sekadar infrastruktur. Ia adalah bukti bahwa suara warga didengar — termasuk gagasan sederhananya membuat parit di tengah jalan. “Terima kasih pemerintah sudah turun ke kami. Tapi ingatlah, kami butuh bantuan berkelanjutan, bukan hanya saat air sudah setinggi atap,” pesan terakhirnya sambil menatap jalan yang perlahan berubah menjadi lebih kokoh.

Data dan Background

Perbaikan jalan di daerah terdampak bencana membutuhkan dukungan pendanaan yang memungkinkan pemerintah pusat dan daerah menjalankan penanganan sesuai kewenangannya.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, menyoroti kebutuhan tersebut di tengah menurunnya kapasitas fiskal daerah.

“Diharapkan Kementerian PU juga bisa mendukung penanganan jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan,” kata Tito.

Ia menjelaskan, dukungan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebar pada sejumlah kementerian dan lembaga. Sebanyak 29 kementerian dan lembaga telah memperoleh alokasi anggaran 2026 dengan total mendekati Rp30 triliun.

Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, Tito menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp21,1 triliun dari pengajuan Rp22,3 triliun. Anggaran itu mencakup perbaikan jalan, jembatan, fasilitas umum, normalisasi sungai, irigasi, dan kebutuhan infrastruktur lainnya.

“Jadi, memang ada pembagian tugas dalam urusan jalan, sungai, dan lain-lain, termasuk jembatan,” ujarnya.

Selain dukungan kementerian, pemerintah daerah telah menerima Belanja Tidak Terduga serta tambahan Transfer ke Daerah dalam dua tahap. Tito meminta penjelasan mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan agar perkembangan program dapat diketahui pemerintah daerah dan publik.

Pemulihan akses jalan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera hampir tuntas, tetapi belum sepenuhnya. Berdasarkan Laporan Harian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana per 22 Oktober 2026, seluruh jalan nasional yang terdampak di Aceh (46 ruas), Sumatera Utara (30 ruas), dan Sumatera Barat (31 ruas) sudah fungsional. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Di level jalan daerah, 2.291 dari 2.421 ruas terdampak sudah fungsional, atau sekitar 94,6 persen. Sumut mencatat capaian tertinggi (607 dari 616 ruas, 98,53 persen), disusul Aceh (1.545 dari 1.638 ruas, sekitar 94 persen). Sumbar paling rendah, dengan 139 dari 167 ruas (83,23 persen), sehingga masih ada 28 ruas yang belum bisa dilalui. Secara keseluruhan sekitar 130 ruas jalan daerah belum fungsional, 93 di antaranya di Aceh.

Rencana Induk (Renduk)

Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, rehabilitasi jalan tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memulihkan konektivitas antarwilayah dan aktivitas masyarakat.

Banjir dan longsor menyebabkan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan di wilayah Sumatera. Karena itu, pemerintah merencanakan pemulihan secara bertahap, dimulai dari akses kritis agar kembali berfungsi, kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi permanen yang memperkuat struktur dan menyesuaikan kondisi wilayah rawan bencana. Program ini diarahkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan dasar, dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Renduk menetapkan sejumlah arah penanganan untuk periode 2026–2028:

Memulihkan akses kritis lebih dahulu agar jalur transportasi kembali berfungsi.

Melakukan rekonstruksi permanen dengan penguatan struktur jalan dan jembatan.

Menstabilkan lereng serta menyesuaikan trase jalan pada segmen yang rawan bencana.

Memperkuat prasarana dan fasilitas keselamatan jalan agar pergerakan barang, logistik, dan penumpang kembali lancar.