35.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menargetkan sebanyak 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) siap beroperasi hingga akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mempercepat pengisian barang kebutuhan pokok, penyediaan sarana pendukung, serta pemantauan kesiapan operasional koperasi di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, jumlah koperasi yang berpotensi siap beroperasi hingga akhir tahun bahkan bisa mencapai 40.000 unit. Namun, pemerintah memilih menetapkan target moderat sebanyak 35.000 unit.

"Sekarang baru selesaikan kemarin pertama dulu yang kita kerjakan itu adalah pembentukan koperasinya, sudah, dalam tempo beberapa bulan selesai. Kemudian pembangunan," ujar Zulkifli Hasan, saat rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Zulkifli menjelaskan, setelah tahap pembentukan dan pembangunan rampung, pemerintah kini berfokus memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan operasional dan melayani kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah, hingga aparat di tingkat kecamatan dan desa.

Menurut Zulkifli, hampir 29.000 koperasi telah siap memasuki tahap pengisian kebutuhan operasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 koperasi ditargetkan mendapatkan kelengkapan secara bertahap dalam waktu dekat.

Berbagai kebutuhan yang disiapkan meliputi bahan pokok dan komoditas bersubsidi, seperti pupuk, gula, minyak goreng, gas LPG, serta beras.

Selain memastikan ketersediaan barang, pemerintah turut memeriksa kesiapan sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional. Langkah ini dilakukan agar koperasi tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan aktivitas usaha secara optimal.

Monitoring Dimulai 15 Oktober

Untuk memastikan kesiapan tersebut, pemerintah akan memulai monitoring secara serentak pada Kamis (15/10/2026) hari ini.

Pemantauan melibatkan kementerian dan wakil menteri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui koperasi yang sudah siap beroperasi, kelengkapan barang dan sarana pendukung, hingga berbagai kendala yang masih perlu diselesaikan.

Zulkifli mengakui, kesiapan masing-masing koperasi masih berbeda. Karena itu, diperlukan pendampingan dan kepemimpinan yang kuat agar koperasi yang belum siap dapat segera memenuhi kebutuhan operasionalnya.

"Ada yang sudah bagus, ada yang belum, gitu, agar terus perlu ada leadership yang membantu ini," kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah juga akan melibatkan gubernur, bupati, serta jajaran TNI di daerah untuk membantu memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai rencana.

Monitoring awal diprioritaskan pada koperasi yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dahulu. Setelah itu, pemantauan akan dilanjutkan secara bertahap ke wilayah lainnya.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah turut menyiapkan posko pemantauan yang berfungsi menerima laporan perkembangan sekaligus menindaklanjuti berbagai hambatan di lapangan.

Zulkifli mengatakan, laporan perkembangan akan diterimanya setiap sore. Apabila ditemukan kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terkait, dia akan turun tangan untuk mempercepat penyelesaiannya.

Melalui percepatan pengisian barang, penyediaan sarana pendukung, dan monitoring langsung, pemerintah berharap target 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih siap beroperasi pada akhir 2026 dapat tercapai. (Lip6)