5 Negara Tawarkan Teknologi Nuklir ke Indonesia, Target PLTN Naik Jadi 1.500 MW

JAKARTA (Waspada.id): Indonesia mendapat tawaran kerja sama teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari lima negara, yakni Rusia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional, pemerintah juga berencana meningkatkan kapasitas PLTN tahap pertama menjadi minimal 1.500 megawatt (MW), dari rencana awal sebesar 500 MW.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, tawaran dari sejumlah negara tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah untuk mengembangkan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik nasional.

“Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” kata Bahlil dalam Simposium Ketahanan Energi di Aula Chapel UPH, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026).

Menurut Bahlil, tawaran dari Rusia turut dibahas ketika dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pemerintah kini mendorong pengembangan energi nuklir masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional. Langkah tersebut sekaligus menandai peningkatan ambisi pemerintah dalam memanfaatkan nuklir sebagai salah satu sumber energi rendah emisi untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang.

Bahlil bahkan memerintahkan jajaran terkait memasukkan kapasitas minimal 1.500 MW untuk tahap pertama pengembangan PLTN ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ia menegaskan tidak akan menandatangani dokumen tersebut apabila target kapasitas nuklir belum tercantum.

“Dalam rumusan RUPTL tadinya baru 500 megawatt yang kita mau bikin nuklir. Tapi dengan dorongan PIKI untuk harus nuklir, salah satu energi yang bersih, murah, maka Pak Dirjen, ini perintah Menko dan Menteri ESDM, masukkan minimal 1.500 megawatt tahap pertama untuk nuklir di tahun 2026 ini,” ujar Bahlil.

Peningkatan target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah memperluas pilihan sumber energi di tengah proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik. Pengembangan PLTN diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi industri, memperkuat pasokan listrik, serta membantu mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih rendah emisi.

Meski demikian, pembangunan PLTN membutuhkan persiapan matang, mulai dari pemilihan teknologi dan lokasi, skema pembiayaan, hingga pemenuhan standar keselamatan serta ketentuan regulasi.

Lokasi PLTN Pertama Ditargetkan Ditetapkan 2026

Sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas nuklir, pemerintah juga tengah mematangkan penentuan lokasi pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Pemerintah menargetkan penetapan lokasi atau tapak pembangunan PLTN dapat dilakukan pada 2026 atau paling lambat 2027.

"Pemerintah sudah mengejar PLTN. InsyaAllah di tahun 2026 atau 2027 paling lambat, pemerintah sudah menetapkan tapaknya," kata Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi dikutip Antara, Rabu (30/9/2026).

Elen menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan akan disesuaikan dengan jenis teknologi PLTN yang nantinya dipilih pemerintah. Karena itu, keputusan mengenai teknologi dan kemitraan internasional menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proyek tersebut.

Selain Rusia, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang sebelumnya juga menyatakan minat untuk menjalin kemitraan teknologi nuklir dengan Indonesia.

Berbagai tawaran kerja sama itu membuka peluang bagi pemerintah untuk membandingkan teknologi, kebutuhan investasi, serta kesiapan pengembangan PLTN sebelum menentukan pilihan.

Kebutuhan Listrik Diproyeksikan Tembus 600 TWh

Pengembangan energi nuklir dinilai semakin relevan seiring proyeksi peningkatan kebutuhan listrik nasional. Pada 2030, kebutuhan listrik Indonesia diperkirakan mencapai 600 terawatt hour (TWh), dengan konsumsi listrik mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita.

Lonjakan kebutuhan tersebut diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, percepatan industrialisasi, dan meningkatnya aktivitas berbagai sektor usaha.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan industri maupun rumah tangga.

Nuklir menjadi salah satu opsi dalam diversifikasi sumber energi karena dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan emisi karbon operasional yang relatif rendah. Namun, manfaat tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan keselamatan, limbah radioaktif, kesiapan sumber daya manusia, serta kepastian investasi.

Dengan adanya tawaran teknologi dari berbagai negara dan rencana peningkatan kapasitas tahap pertama menjadi minimal 1.500 MW, arah pengembangan PLTN Indonesia kini memasuki tahap yang semakin strategis.

Keputusan mengenai teknologi dan lokasi nantinya akan menentukan tahapan pembangunan, kebutuhan pendanaan, serta kontribusi PLTN terhadap pemenuhan kebutuhan listrik dan target transisi energi nasional. (Lip6)