50 Ribu Buruh Turun ke Jakarta, Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

JAKARTA (Waspada.id): Sekitar 50 ribu buruh dipastikan turun ke Jakarta pada Kamis (24/9/2026) untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi damai tersebut menjadi langkah lanjutan setelah kelompok buruh menempuh jalur diplomasi dengan pemerintah selama sekitar empat bulan.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) berasal dari sejumlah wilayah, antara lain Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta. Mereka akan bergerak menuju Jakarta menggunakan sepeda motor untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memastikan aksi tersebut tetap digelar.
“Aksi besar damai tetap dilaksanakan besok (Kamis-red). Total massa hampir mencapai 50 ribu buruh,” ungkap Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Titik Kumpul di Semanggi
Andi Gani mengatakan, massa buruh akan mulai berkumpul di kawasan Semanggi sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, massa bergerak secara perlahan menuju kawasan UOB, sebelum Grand Indonesia, untuk menunggu kedatangan delegasi buruh.
Dia sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebagai titik kumpul massa.
“Tidak benar kalau titik kumpulnya di Bundaran HI. Banyak sekali hoaks. Titik kumpul awalnya dari Semanggi dan kami akan menunggu delegasi di depan UOB,” ujarnya.
Pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah pimpinan konfederasi buruh akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Bina Graha sekitar pukul 09.00 WIB.
Delegasi tersebut akan menyerahkan petisi dan aspirasi buruh untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo.
Disebut sebagai Pilihan Terakhir
Andi Gani mengatakan aksi turun ke jalan merupakan pilihan terakhir setelah proses diplomasi dilakukan selama sekitar empat bulan.
“Pilihan ini pilihan yang sangat-sangat terakhir buat kami,” katanya.
Dia juga membantah aksi tersebut berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, KBPBI tidak membawa agenda untuk menggoyang maupun menjatuhkan pemerintahan.
“Kami tegaskan tidak benar. Tidak ada niatan gerakan buruh ini untuk menggoyang-goyang, menjatuhkan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Andi Gani menegaskan hubungan buruh dengan Presiden Prabowo tetap baik. Dia menyebut Presiden selama ini masih membuka ruang dialog dengan kelompok buruh.
Menurut dia, petisi yang akan disampaikan ke pemerintah merupakan bagian dari komunikasi antara buruh dan pemerintah.
“Seperti ayah kami, ini kirim surat anak ke ayahnya. Jadi tidak ada petisi yang menyeramkan, mengancam, tidak ada,” jelasnya.
KBPBI menargetkan aksi berlangsung singkat dan selesai sebelum pukul 13.00 WIB. Setelah delegasi menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respons dari Istana, massa akan langsung membubarkan diri.
“Setelah penyampaian selesai di Istana, kami akan mengumumkan kepada puluhan ribu anggota kami, setelah itu kami pulang. Tidak ada rencana bertahan sampai sore,” jelas Andi Gani.
Massa juga dipastikan tidak akan memasuki kawasan Bundaran HI. Menurut Andi Gani, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aksi dipolitisasi sekaligus menghindari kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok massa lainnya.
Bawa 11 Tuntutan Buruh
Dalam pengawalan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, KBPBI membawa 11 tuntutan. Sejumlah isu yang menjadi perhatian buruh antara lain pengupahan, outsourcing, jaminan sosial, PKWT, pekerja platform, jaminan pesangon, cuti haid, hingga pemagangan.
Andi Gani mengatakan, pembahasan antara buruh, pemerintah, dan DPR telah menunjukkan perkembangan pada sejumlah poin.
“Kami mendapatkan informasi tadi sore sudah mulai ada beberapa perubahan yang positif, tapi tidak dapat kami umumkan di sini,” ucapnya.
Perkembangan tersebut selanjutnya akan disampaikan melalui petisi kepada pemerintah.
Andi Gani juga mengapresiasi ruang penyampaian aspirasi yang diberikan kepolisian selama aksi berlangsung dengan aman dan damai.
“Kami menghargai juga kerja keras dari Menaker bersama seluruh Panja Komisi IX, lalu Bapak Kapolri yang memberikan ruang demokrasi yang sangat luar biasa, asalkan aman dan damai,” pungkasnya. (Lip6)















Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda