Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Rp6,13 Juta, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta

Redaksi
Redaksi
Sabtu, 21 November 2026 - 8.32 AM WIB
Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Rp6,13 Juta, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta per bulan menuai penolakan dari kalangan buruh. Besaran upah tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di Ibu Kota, meskipun mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyoroti formula yang digunakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menetapkan UMP 2027. Menurutnya, kenaikan upah sekitar Rp407 ribu belum cukup untuk meningkatkan daya beli pekerja.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).

Iqbal menilai peningkatan daya beli pekerja harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum. Menurutnya, kenaikan upah merupakan instrumen penting untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

"Kenaikan upah sekitar Rp 407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat," katanya.

Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027. Buruh mengusulkan besaran upah minimum dinaikkan menjadi Rp6,21 juta per bulan.

"Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,136 juta menjadi Rp 6,21 juta, kan yang udah diputusin Rp 6,136 juta, buruh meminta Rp 6,21 juta," pintanya.

Lima Tuntutan Buruh

Selain meminta revisi besaran UMP, Iqbal menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000 sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

Kedua, menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta. Langkah tersebut diawali dengan penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, melakukan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Pelaksanaan aksi selanjutnya akan ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.

Keempat, meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP serta kebijakan perlindungan daya beli pekerja.

Kelima, mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran lebih tinggi dibandingkan UMSK Bekasi dan Karawang sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja di sektor terkait.

UMP DKI Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pramono menjelaskan, penetapan besaran UMP tersebut dilakukan setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan UMP 2027 juga lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada tahun sebelumnya.

“Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen,” ujar dia.

Menurut Pramono, penetapan UMP tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Kebijakan itu diharapkan dapat memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ungkap Pramono.

Ia menambahkan, pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Namun, proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan karena adanya pembahasan bersama antara pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan pengusaha.

“Terus terang pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” kata Pramono. (Lip6)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement