Abdya Percepat Pembentukan BNNK, Bupati Prioritaskan Dukungan PenuhAbdya Percepat Pembentukan BNNK, Bupati Prioritaskan Dukungan PenuhAbdyaPercepatPembentukanBNNK,BupatiPrioritaskanDukunganPenuh

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mempercepat pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), sebagai langkah memperkuat perang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Komitmen itu ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), antara Pemkab Abdya dan BNN Provinsi Aceh, tentang pembentukan Unit Layanan Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (ULT P4GN), di Lobi Setdakab Abdya, Selasa (4/8).

Bupati Abdya. Safaruddin, S.Sos MSP menegaskan, pembentukan ULT P4GN merupakan tahapan strategis, menuju hadirnya BNNK di Abdya. Pemerintah daerah katanya, siap memberikan dukungan penuh, agar proses pembentukan lembaga tersebut dapat segera terealisasi. "Seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembentukan BNNK, akan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Abdya," ujarnya.

Menurutnya, komitmen pemberantasan narkotika telah dimulai sejak awal masa kepemimpinannya. Sesaat setelah dilantik sebagai bupati, ia langsung menggelar tes urine mendadak terhadap 402 aparatur sipil negara (ASN), sebagai langkah deteksi dini sekaligus memastikan aparatur pemerintahan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Program serupa lanjutnya, akan kembali dilaksanakan pada tahun ini. Jadwal pelaksanaan sengaja dirahasiakan, agar pemeriksaan berlangsung secara objektif, tanpa adanya persiapan dari peserta.

Safaruddin juga mengingatkan bahwa, perang melawan narkotika tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, diperkuat dengan pengawasan masyarakat, serta diiringi penindakan tegas terhadap para pelaku.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani mengatakan, pembentukan ULT P4GN di Abdya merupakan langkah penting, untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika di daerah.

Ia mengungkapkan, secara geografis Aceh berada pada jalur strategis, yang berbatasan dengan perairan menuju Malaysia dan Thailand, sehingga kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk jaringan narkotika internasional. "Sebanyak 40 persen sabu yang masuk ke Indonesia melalui Aceh. Lebih dari 50 persen bandar narkotika yang berhasil diungkap merupakan bagian dari jaringan Aceh," ungkap Dedy.

Meski demikian, ia menjelaskan pengungkapan bandar narkotika, tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Aparat harus mengembangkan jaringan terlebih dahulu, agar proses pembuktian hukum lebih kuat dan mampu menjerat pelaku hingga ke tingkat pengendali.

Dedy mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada aparat, apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan, maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Ia juga menilai Aceh memiliki modal kuat dalam upaya pencegahan, melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 yang diperkuat dengan berbagai reusam gampong tentang pencegahan, pemberian sanksi sosial, hingga rehabilitasi berbasis masyarakat. "Melindungi generasi muda dari bahaya narkotika adalah tanggung jawab bersama. Sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci memutus mata rantai peredaran narkoba," tegasnya.(id82)